Jakarta | REALITAS – Dosen IAIN Langsa Bahas Tantangan Minoritas Muslim di ICROM 2024. Muhammad Roni, M.TH, pakar Ilmu Alquran dan Tafsir dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, mendapat kesempatan membanggakan dengan terpilih menjadi presenter pada International Conference on Religious Moderation (ICROM) Ke-3. Acara yang digelar oleh Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada 5-7 November 2024 ini berlangsung secara daring dan diikuti oleh akademisi serta praktisi lintas negara.
Roni membawakan makalah berjudul “Menjadi Muslim Minoritas di Samosir,” yang mengupas pentingnya sikap toleransi dan penghargaan dalam hubungan antar umat beragama, terutama bagi komunitas Muslim yang hidup di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim. Melalui perspektif ilmu Alquran dan tafsir, ia menekankan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dan adaptasi, yang menjadi dasar dalam membangun harmoni dalam masyarakat plural. “Penting bagi umat Muslim, terutama yang berada di lingkungan minoritas, untuk menerapkan sikap saling menghormati agar bisa beradaptasi dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas keagamaannya,” jelas Roni.
ICROM sendiri bertujuan mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan agama yang efektif serta relevan di era global. Muhammad Roni menyampaikan rasa syukur atas kesempatan ini dan mengungkapkan bahwa partisipasinya di forum internasional tersebut adalah bagian dari upaya memperkuat posisi Islam Indonesia dalam mendukung moderasi beragama. “Saya merasa terhormat bisa mewakili Indonesia dan IAIN Langsa untuk berdiskusi di level internasional, khususnya dalam membawa pesan Islam yang damai dan toleran,” ujarnya.
Partisipasi IAIN Langsa dalam konferensi ini sekaligus menunjukkan komitmen institusi tersebut dalam memajukan pendidikan dan memperluas kerjasama global, khususnya dalam isu moderasi beragama. Diharapkan, rekomendasi dari ICROM 2024 akan menjadi landasan kebijakan Kementerian Agama dalam mengembangkan pendidikan dan dakwah berbasis teknologi yang lebih inklusif dan tanggap terhadap dinamika zaman.(*)
