YLBH Iskandar Muda Aceh Mendesak Pj. Bupati Aceh Timur Segera Tetapkan SK Sekretariat PPK

oleh -312.579 views
YLBH Iskandar Muda Aceh Mendesak Pj. Bupati Aceh Timur Segera Tetapkan SK Sekretariat PPK.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh Timur Riza Rahmad, A.Ma, S.Pd.I, SH, Gr. Dok Ist

Aceh Timur | MEDIAREALITAS – Seiring berjalannya waktu sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc yang telah selesai khususnya PPK dan PPS Se-kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan semua tahapan Pilkada serentak pada tahun 2024. Namun sebaliknya, tahapan pengusulan Sekretariat PPK berdasarkan hasil Pleno PPK Se-kabupaten Aceh Timur sampai saat ini tidak kunjung ditetapkan oleh Ir. Mahyuddin, M.Si yang menjabat Pj. Bupati Aceh Timur.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh Timur Riza Rahmad, A.Ma, S.Pd.I, SH, Gr mengingatkan Pj. Bupati Aceh Timur agar segera menyelesaikan tahapan Pilkada yang diamanatkan sesuai regulasi terkait SK Sekretariat PPK Se-kabupaten Aceh Timur.

Amanah ini tercantum dalam PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Pasal 57 disebutkan :
Angka (1) Pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah / janji sampai dengan paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah / janji.
Angka (2) Sekretariat PPK memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPK.

Riza melanjutkan, Sebagaimana diketahui bahwa Pengambilan sumpah / janji PPK itu dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024.

Dalam Pasal 64 angka 1, 2 dan 3 juga sudah diperjelas bahwa ini menjadi salah satu amanah penting Pj. Bupati Aceh Timur untuk menetapkan SK Sekretariat PPK yang sudah melampaui batasnya.

Perlu diketahui bersama bahwa, seluruh PPK khususnya di Aceh Timur baru saja menyelesaikan Pleno ditingkat Kecamatan terkait Verifikasi Faktual Balon Dukungan Perseorangan yaitu Nektu-Amad Lembeng sebagai pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, hal ini sejalan dengan PKPU No 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota tahun 2024.

Ini sudah sangat mendesak mengingat semua biaya keuangan PPK tidak bisa cair padahal Para Penyelenggara Pemilihan di Aceh Timur sudah ada yang terutang untuk berbagai keperluan serta dituntut untuk mengejar semua tahapan Pilkada. Mereka berharap SK Sekretariat PPK bisa ditetapkan segera agar keuangan PPK bisa berfungsi guna mendukung pelaksanaan semua tahapan Pilkada serentak sampai selesai.

“Ini perlu pertimbangan serius Pj. Bupati Aceh Timur sebagai pemegang tampuk kekuasaan Pemerintah Daerah, jangan sampai gara-gara keuangan PPK macet hanya karena SK Sekretariatnya, tahapan Pilkada serentak bisa berefek tidak jalan, sedangkan sanksi pidananya semua telah diatur untuk mereka Penyelenggara sesuai UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU,” tutup Riza yang juga sebagai Pemerhati Pemilu dan Pilkada untuk Aceh.(*)