IKLAN YARA

Rumah Bupati Langkat Digeladah KPK

oleh -39.579 views
KPK Tambah Masa Tahanan Hakim PN Surabaya
Iluatrasi Gedung KPK (dok/ist)
Editor: Rostani

LANGKAT I REALITAS – Rumah Bupati Langkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digeladah oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terkait terbit rencana Peranginangin, Rabu (19/1/2022).

Penggeledahan ini melibatkan Brimob Polda Sumut.

Rumah bercat warna putih tertutup rapat setelah petugas masuk ke lokasi.

Tiga mobil Brimob disiagakan di depan rumah Terbit Rencana Peranginangin.

Saat Tribun-Medan.com hendak masuk, petugas langsung menutup pagar guna melancarkan penggeledahan.

Lokasi sekitar lokasi rumah Bupati terbilang sepi, hanya beberapa kendaraan saja yang melintasi jalan tersebut.

Wakil Bupati Kabupaten Langkat Syah Afandin belum dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenainya adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat.

“Saya belum mau komentari adanya OTT ini,” kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (19/1/2022).

Saat ditanya, berapa orang pejabat yang diamankan, pria yang akrab disapa Ondim ini juga enggan berkomentar.

Sebemnya, Bupati Langkat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (18/1/2022) malam, penangkapan itu terkonfirmasi oleh sumber dari KPK.

Selain Bupati Langkat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan beberapa pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.

BACA JUGA :   Kharisma Sentosa Group Buka Loker Tiga Posisi

“Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Ali menyampaikan, saat ini tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu.

Ia menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil seluruh pemeriksaan yang masih berlangsung tersebut.

BACA JUGA :   Polisi Tangkap Pencatut Nama Wali Kota Medan

“Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi,” ucap Ali.

“Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ataukah tidak,” tutur dia.

Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat menjelaskan secara terperinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan terkait dugaan korupsi apa penangkapan di Langkat itu. “Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucap Ali.

Sumber : tribunnews.com