DPC AKSI Muara Enim Mempertanyakan Terkait Pemalsuan Tanda Tangan

oleh -90.489 views
DPC

IDUL FITRI

Muara Enim I Realitas – Pengurus DPC. Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) Kabupaten Muara Enim, mengundang beberapa media untuk melakukan konfrensi Pers, terkait surat permohonan untuk audiensi di Gedung DPRD Muara Enim, Rabu, 16/06/2021 yang membawa nama kontraktor yang ada di Muara Enim, bertempat di Coffee Anton dijalan Tangsi Muara Enim, jumat, 18/06/2021.

Dalam konfrensi Pers tersebut, Ketua DPC AKSI Kabupaten Muara Enim, M. Fadlan, SE didampingi zulfikar zafeska Sekretaris, dan Septyan Haksan Bendahara menyampaikan, saya selaku Ketua DPC AKSI Kabupaten Muara Enim, tidak berkeberatan jika ingin melakukan audiensi secara pribadi atau perorangan dan tidak membawa nama Organisasi AKSI, karena itu hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Dalam kesempatan ini, saya katakan, selaku Ketua DPC. AKSI Kabupaten Muara Enim sangat keberatan, karena ada oknum yang diduga sudah mengatasnamakan saya (Alan) dan diduga telah memalsukan tanda tangan saya (Alan) dan saya katakan, saya (Alan) tidak pernah menanda tangani yang tertera pada surat permohonan Gabungan Pengusaha Kontraktor Kabupaten Muara Enim yang membawa nama DPC. AKSI Kabupaten Muara Enim untuk audiensi dengan DPRD Muara Enim tanpa koordinasi dan tidak kompromi dengan kami yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

BACA JUGA :   Polres Rote Ndao, Gencar Patroli Penertiban PPKM Darurat

Kami dari DPC AKSI, tidak pernah mempermasalahkan apapun kegiatan tersebut, silahkan saja rekan-rekan kontrator audiensi secara pribadi untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Muara Enim, hanya saja dilakukan secara baik dan benar dengan tanda tangan sah untuk melakukan audiensi tersebut, tentunya kapasitas saya selaku Ketua DPC AKSI, sangat dirugikan dalam audiensi tersebut yang berupa inmaterial serta nama DPC. AKSI sangat tercoreng dengan adanya audiensi tersebut, kami akan mempertanyakan tanda tangan saya (Alan) yang diduga dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, katanya.

Saya dan pengurus DPC AKSI Kabupaten Muara Enim sudah berkoordinasi dengan Pengurus DPD AKSI Provinsi Sumatera Selatan dan DPP AKSI Pusat terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saya, Muhammad Fadlan, SE (Alan) untuk mohon petunjuk dan arahan, bagaimana tindaklanjut yang diperlukan, perihal pemalsuan tanda tangan Ketua AKSI DPC. Kabupaten Muara Enim atas nama Alan, katanya.

BACA JUGA :   Prediksi BMKG Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Aceh

Kemudian sekretaris DPC. AKSI Kabupaten Muara Enim, Zulfikar saat wawancara dengan awak media, mengatakan bahwa Ketua DPC. AKSI Kabupaten Muara Enim tidak pernah merasa menanda tangani terkait surat permohonan audiensi Gabungan Pengusaha Kontraktor Kabupaten Muara Enim dengan DPRD Muara Enim dan pada saat itu Ketua DPC. AKSI Kabupaten Muara Enim sedang berada di Palembang.

Surat Gabungan Pengusaha Kontraktor Kabupaten Muara Enim ditanda tangani oleh Ludy sebagai pemohon, kemudian M. Lukman sebagai Sekretaris, Muktilah. M dari APKINDO, Imam Mahmudi dari GAPENSI, Alan dari AKSI, tentunya kapasitas saya selaku Ketua DPC AKSI, sangat dirugikan dalam audiensi tersebut yang berupa inmaterial serta nama DPC. AKSI sangat tercoreng dengan adanya audiensi tersebut.

BACA JUGA :   Ketum PPWI Terima Kunjungan Silahturahmi Rombongan Komunitas Seni Kuningan

Kami dari Organisasi AKSI, diberi mandat dari DPP AKSI Pusat untuk menjalankan roda organisasi dan organisasi AKSI tidak pernah memberi mandat, sehingga dalam mengambil keputusan selalu malalui mekanisme dengan bermusyawarah, apalagi untuk menandatangani surat atau melakukan audiensi dengan DPRD Muara Enim, apalagi ketua tidak menyetujui, ini menyalahi marwah organisasi, apalagi kontraktor diluar anggota kami dari organisasi AKSI, ini menyalahi aturan main, katanya.

Sampai saat ini, kami masih menunggu dari oknum yang diduga telah memalsukan tanda tangan ketua (Alan) untuk bertanggubg jawab dengan perbuatannya tersebut, sampai sekarang belum ada komfirmasi dengan kami, tentunya kami ingin komfirmasi dari oknum tersebut secara tertulis, bukan melalui whatsApps.

Sehubungan dengan hal ini, kami sudah menelpon advokat kami dan DPD AKSI Provinsi serta DPP AKSI Pusat untuk melaku. (Andi Razak)

UPDATE CORONA