PMC Laporkan Kadinsos Kab Bogor Dugaan Pungli PUB Aparat Hukum Terkait

oleh -141.489 views
PMC

IDUL FITRI

Bogor I Realitas – Paguyuban Masyarakat Cibinong (PMC) Kabupaten Bogor, melaporkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, Mustakim atas dugaan pelanggaran Hukum, yakni melakukan pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada beberapa perusahaan melalui proposal kegiatan santunan Ramadhan, Selasa (11/05/2021).

PMC melayangkan surat laporan dugaan pelanggaran hukum tersebut kepada Bupati Bogor dan beberapa instansi terkait, yang ditandatangani oleh Ketua PMC Sudarsono.

REALITAS TV

Sementara itu, Joko Priyoski, Juru Bicara (Jubir) PMC menilai, apa yang dilakukan Kadinsos Kab. Bogor diduga terkategori pungutan liar (pungli).

BACA JUGA :   Polisi Tetapkan 12 Teroris di Merauke Jadi Tersangka

“Kami dari PMC melaporkan pelanggaran hukum, dalam hal ini praktek pungli yang dilakukan oleh Bapak Mustakim Spd. Mm sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dengan menerbitkan surat edaran perihal proposal santunan Ramadhan 1422 H, bernomor : 46/868-DinSos/2021 yang ditandatangani langsung oleh Kadinsos, Mustakim.

Dan bukti sudah kami lampirkan dalam surat pelaporan tersebut” ungkapnya saat dihubungi awak media.

Menurutnya, surat edaran tersebut jelas melanggar hukum yang mencederai asas reformasi birokrasi, yang seharusnya bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

BACA JUGA :   Polri Menghimbau Antrean McD Agar Tidak Langgar Prokes

“Kadinsos juga sudah melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat, apalagi hingga Kadinsos ini mengeluarkan surat edaran berstempel Dinsos” tutur Joko yang juga Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).

Oleh karena itu, lanjut Joko, PMC melaporkan praktek pungli yang dilakukan kadinsos kepada Bupati Bogor, Polres Bogor, Satgas Saber Pungli, Kejari Cibinong Bogor.

“Kami juga layangkan surat pelaporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” lanjutnya.

BACA JUGA :   Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi Untuk Lansia di Jawa Timur

Terkait dengan informasi akan dikembalikannya donasi dari beberapa perusahaan, menurut Joko itu urusan Dinsos.

“Untuk urusan pengembalian itu urusan internal dinsos, tapi setelah surat edaran itu diteken (ditandatangan) dan diterbitkan oleh Dinsos, itu merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik yang harus ditindak, karena tidak dibenarkan ASN melakukan praktek pungli dan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun,” pungkas aktifis yang tergabung dalam Ikatan Aktifis 98 ini. (Deddy Karim)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas