Mara Jaksa Anggota DPRD Sumut Dipecat PKS Dianggap Melanggar Moral dan Etika

oleh -144.489 views
Mara Jaksa

IDUL FITRI

Medan I Realitas – PKS menjelaskan kasus yang diduga dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Mara Jaksa Harahap hingga berujung pemecatan sebagai anggota. Mara disebut terkait dengan kasus asusila.

“Kalau yang muncul di proses pertimbangan hukum hakim itu, tidak dijelaskan mereka detailnya apa.

REALITAS TV

Disebutkan hanya ada pelanggaran pidana lain, sehingga ini bukan hanya pelanggaran moral dan etika berdasarkan putusan pengadilan itu,” kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPW PKS Sumut, Muhammad Taufik Nasution, Senin (17/5/2021).

“Tapi itu ada kalau di kitab undang-undang hukum pidana, perbuatan asusila,” tambahnya.

Namun dalam kasus ini, kata Taufik, korban tidak membuat laporan ke penegak hukum. Korban disebut hanya mengadukan perbuatan Mara Jaksa itu kepada PKS.

“Yang dilaporkan ke kita itu dalam kedudukannya sebagai anggota partai, maka kita periksa dia dalam kedudukan dia sebagai anggota partai.

Dari pemeriksaan kita terbukti melakukan pelanggaran etika dan moral itu,” ucapnya.

Dia juga bicara soal gugatan yang dimenangkan Mara Jaksa di PN Medan. Taufik menilai hal itu karena hakim menunggu ada putusan pidana terkait kasus yang dilakukan Mara Jaksa.

“Mereka melihat ini ada unsur pidananya, maka selesaikan dulu pidananya baru perdatanya.

Kalau bahasa pengadilan sebenarnya kan kalau pertimbangan hukumnya, ada perbuatan itu, tapi karena itu perbuatan pidana tidak mungkin diselesaikan di sidang perdata,” tutur Taufik.

Dilihat detikcom dari salinan putusan sidang Mara Jaksa di PN Medan, dijelaskan duduk perkara kasus yang diduga dilakukan Mara Jaksa.

Dalam duduk perkara nomor 12 poin B disebutkan ada beredar foto Mara Jaksa dengan seorang wanita. Di poin selanjutnya, duduk perkara nomor 12 poin C, Mara Jaksa disebut membantah foto itu.

“Bahwa Penggugat kemudian mengklarifikasi perihal foto yang Penggugat sendiri tidak mengetahui kebenaran dan keasliannya tersebut.

BACA JUGA :   Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Hotel Kawasan Menteng

Di mana Penggugat menyatakan kalau wanita tersebut adalah Ibu Irma yang merupakan Jama’ah Umroh di Travel Umroh melalui PT Aulia Abadi dan beberapa wanita lainnya adalah relawan Penggugat pada saat menjadi Calon Legislatif DPRD Sumut Nomor Urut 4 dari PKS,” bunyi duduk perkara nomor 12 poin C.

Sebelumnya, PKS melakukan pemecatan terhadap status keanggotaan Mara Jaksa. PKS juga sedang melakukan proses pergantian Mara Jaksa sebagai anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS.

Mara Jaksa yang tak terima melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dia kemudian menang seperti yang pernah dialami eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Dari situs SIPP PN Medan, Senin (17/5), gugatan itu sudah diajukan sejak 25 November 2020 dengan nomor perkara 787/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mdn.

Sebagian gugatan dikabulkan oleh hakim, termasuk menyatakan tidak sah soal permintaan PAW terhadap Mara, penurunan status keanggotaan di partai hingga pemberhentian dari keanggotaan PKS.

BACA JUGA :   Terkait Kasus Narkoba Reza Artamevia Divonis 10 Bulan Penjara

Penggugat adalah Mara Jaksa Harahap. Sementara pihak tergugat I adalah Majelis Tahkim PKS cq Dr Hidayat Nur Wahid, tergugat II DPP PKS cq Abdul Muiz Saadih selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS, tergugat III Dewan Syariah Wilayah PKS Sumut, Cq Usman Ja’far selaku Ketua Dewan Syariah PKS Sumut, dan tergugat IV DPW PKS Sumut cq Hariyanto selaku Ketua DPW PKS Sumut.

Pihak Mara Jaksa juga sudah buka suara. Lewat pengacaranya, Mara menilai pemecatan itu upaya membunuh karakternya.

“Jadi ini kan sebenarnya seperti langkah ke pembunuhan karakter,” kata kuasa hukum Mara Jaksa, Muhammad Iqbal Sinaga, Senin (17/5/2021).

Iqbal mempertanyakan soal kasus yang dituduhkan kepada kliennya. Dia mengaku tak tahu kasus apa yang membuat kliennya dianggap melanggar moral. (*)

Sumber: Dtc

UPDATE CORONA