Komisi II Minta 10 Korupsi Terbesar di Papua Cepat Diungkap ke Publik

oleh -70.489 views
Komisi
Ilustrasi

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Komisi II Minta 10 Korupsi Terbesar di Papua Cepat Diungkap ke Publik.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah segera menindak 10 dugaan korupsi terbesar di Papua.

REALITAS TV

Komisi II DPR RI yang punya ruang lingkup tugas di bidang otonomi daerah meminta 10 kasus itu segera diungkap.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan aparat penegak hukum yang nantinya menangani kasus dugaan korupsi di Papua harus bekerja cepat dan transparan.

Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah penanganan kasus korupsi dipolitisasi.

“Saran saya untuk penegakan hukum terhadap dugaan praktik-praktik korupsi di Papua, aparat penegakan hukum (APH) yang nanti menangani harus bekerja secara cepat, transparan dan komprehensif.

BACA JUGA :   Mayjen TNI Dudung Siap Bersinergi Dengan Polda Metro Jaya Jaga NKRI

Ini penting untuk menghindari politisasi yang mungkin akan dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menciptakan gangguan-gangguan keamanan di sana,” kata Luqman saat dihubungi, Rabu (19/5/2021) malam.

Penanganan korupsi di Papua, menurut Luqman, harus dilakukan bersamaan dengan penjelasan dari pemerintah soal dampak buruk korupsi kepada warga Papua. Dia menyebut hal ini harus dilakukan agar langkah pemerintah mendapat dukungan kuat rakyat.

“Sangat penting penegakan hukum terhadap korupsi-korupsi besar di Papua dibarengi dengan penjelasan-penjelasan pemerintah atas berbagai kerugian yang diderita rakyat Papua akibat korupsi tersebut.

Apa saja kerugian rakyat Papua akibat praktik korupsi perlu dijelaskan, agar semangat pemberantasan korupsi di sana mendapatkan dukungan penuh dari rakyat,” ujar elite PKB ini.

BACA JUGA :   Pelaksanaan MTQ Ke 35 Aceh Singkil Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera, menilai 10 korupsi terbesar di Papua itu harus segera dibongkar. Aksi aparat penegak hukum mengusut tuntas 10 dugaan korupsi terbesar di Papua ini ditunggu.

“Korupsi di manapun dan siapapun mesti dibongkar. Karena itulah musuh rakyat dan musuh pembangunan. Ditunggu aksi selanjutnya dari Pak Mahfud Md,” ucapnya.

Mardani menilai aparat penegak hukum ataupun pemerintah harus segera mengungkap 10 dugaan korupsi terbesar di Papua itu terdapat di bidang apa. Dia mengatakan hal itu penting bagi DPR yang sedang membahas otonomi khusus (otsus) Papua.

“Ini justru perlu dibuka sekarang. Apa saja bidangnya, kita minta segera dibuka. Agar pembahasan Otsus Papua yang sedang berlangsung sekarang bisa dapat perbaikan signifikan,” ucapnya.

BACA JUGA :   Ini Pesan Kolonel I Gede Putra Yasa Sebelum Purna Tugas Sebagai Dandim Palangka Raya

Sebelumnya, Mahfud Md memaparkan sederet kebijakan pemerintah terkait Papua. Ada kebijakan umum hingga kebijakan khusus yang melalui pendekatan hukum dan keamanan.

Langkah pemerintah adalah penelusuran penyalahan dana negara. Menurut Mahfud, selama ini ada yang mempertanyakan mengapa korupsi di Papua dibiarkan.

“Selama ini sering mempertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN,” ungkap Mahfud.

“Ini akan dilakukan penegakan hukum kepada mereka,” tegasnya. (*)

Sumber: Dtc

UPDATE CORONA