LHP BPK Rp. 12.9 M Sejak 2004-2019, Pemkab Aceh Singkil Menyicil Rp. 9.9.M

oleh -1.240.489 views
LHP
Keterangan foto: Kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil

IDUL FITRI

Aceh Singkil | Realitas – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh, dari tahun 2004-2019 di Aceh Singkil, masih ditemukan kondisi tidak ril kerugian Negara Rp. 12.8 miliar pengembalian Rp. 9,9 Miliar.

Sebelumnya, persoalan temuan BPK senilai Rp12,8 miliar tersebut terungkap setelah dilakukannya rapat tindak lanjut temuan LHP oleh BPK RI perwakilan Aceh, yang berlangsung di ruang pertemuan Bupati Aceh Singkil.

REALITAS TV

Usai dilaksanakannya rapat sekaligus sosialisasi Tim BPK RI Perwakilan Aceh di Aceh Singkil, Bupati Dulmusrid kepada wartawan Jumat (19/2/2021) mengakui, adanya temuan senilai Rp12,8 miliar yang menjadi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selama sebulan terakhir di Aceh Singkil.

Dan rekomendasi tersebut hingga kini belum tuntas keseluruhan ditindak lanjuti Pemkab Aceh Singkil.

Disebutkannya, rekomendasi yang belum ditindak lanjuti itu yakni, adanya indikasi kerugian daerah serta tidak tertibnya administrasi.

BACA JUGA :   Lapas Garut Buka Pendaftaran Pesantren Ramadhan

Kerugian negara harus segera dilakukan pengembalian dan harus ditindak lanjuti.

Kemudian menyangkut administrasi, seperti laporan-laporan kemungkinan terjadi disebabkan terganggunya jaringan, sehingga tidak bisa dientri SKPK,” kata Dulmusrid.

Sekatitan hasil temuan BPK tersebut, Inspektur Inspektorat Aceh Singkil H.M.Hilal dikonfirmasi oleh Media Realitas diluar ruang kerjanya, Rabu (24/2/2021) menjelaskan, LHP BPK telah disampaikan setiap tahun sejak 2004, dan penyelesaiannyan sesuai rekomendasi BPK agar dilakukan pengembalian.

Dikatakan, setiap tahun tetap ada progresnya untuk pengembalian sesuai arahan BPK.

Sehingga hasil akumulasinya hingga saat ini bisa mencapai Rp9,9 miliar sejak 2004 sampai 2019.

“Ada progresnya, setiap tahun untuk pengembalian, maka kita sampaikan, kepada SKPK untuk mengingatkannya,” ujarnya.

Dari hasil temuan BPK Rp12,8 miliar yang menyebabkan kerugian daerah tersebut, sudah diakumulasikan dan pengembalian senilai Rp9,9 miliar.

BACA JUGA :   Dandim Surakarta Laksanakan Safari Sholat Jum'at Dengan Warga Binaan

Sehingga sisa kerugian daerah setelah dilakukan audit saat ini, yang menjadi rekomendasi BPK menyusul untuk pengembalian hanya tinggal Rp2,9 miliar lagi, ungkapnya.

Meski sudah ada pengembalian yang diakumulasikan sejak 2004, namun pihaknya hingga saat ini mengaku sejauh ini belum mengetahui SKPK mana yang telah melakukan pengembaliannya.

“Akumulasi sekian tahun sejak 2004 kan banyak. Contoh, seperti perjalanan dinas di dinas perhubungan, berapa banyak itu ribet juga.

Sehingga ini rencana yang Rp2,9 akan di petakan kan per SKPK.

Apa ini sebenarnya, apakah tunggakan pajak di dinas pariwisata misalnya, kan bisa saja,” kilah Hilal
Sementara saat ini, pihaknya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang sudah terbentuk sedang melakukan pemetaan, SKPK mana yang belum melakukan penyelesaian pengembalian sesuai arahan BPK.

BACA JUGA :   Kemenhub Keluarkan Maklumat Pelayaran Waspada Cuaca Ekstrem

Agar untuk segera mengejar pengembalian kerugian daerah tersebut.

“Jika tidak bisa dilunasi ya dicicil, kalau bisa ya harus dilunasi lebih bagus, persentase bisa naik, ya paling tidak ada progres,” sebutnya.

Kemudian menyingung, jika ada yang sudah meninggal dunia, akan dilihat dulu ahli warisnya.

Mampu tidak untuk pengembalian, jika tidak mampu bisa dihapus, tapi melalui kajian majelis.

Prosesnya, jika yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan, maka akan diusulkan melalui Majelis Kerugian Daerah (MKD) untuk penghapusan, dan dibuat surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari Bupati.

Sementara saat ini MKD belum terbentuk dan akan segera dibentuk, tutup Hilal.(Rostani)

UPDATE CORONA