Ketua KPK: Tegaskan Dalam Mengawasi Penanganan Korupsi Bansos Tidak Pernah Pandang Bulu

oleh -147.489 views
Ketua KPK
foto: Ketua KPK Firli Bahuri.

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Ketua KPK: Tegaskan Dalam Mengawasi Penanganan Korupsi Bansos Tidak Pernah Pandang Bulu.

Ketua KPK Firli Bahuri menjawab Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Corona agar tidak berhenti hanya di Juliari Batubara Firli menegaskan KPK tidak pernah pandang bulu.

REALITAS TV

“KPK bekerja dengan asas tugas pokok KPK dan semua dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kita tidak pernah pandang bulu, itu prinsip kami,” kata Firli kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

“KPK terus bekerja termasuk melakukan pemeriksaan saksi yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara Sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini,” ucap Firli.

Firli memastikan segala informasi yang berkembang akan dikonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil KPK Menurutnya, segala yang belum terungkap, pada waktunya, akan dibuka di depan persidangan.

BACA JUGA :   Ketua Pokdar Kamtibmas Wilayah Metro Jaya Terima Silaturahmi dari Polda Metro Jaya

“Pada saatnya nanti pasti KPK akan menyampaikannya ke publik Berikan waktu kami untuk bekerja,” katanya Dia mengatakan KPK tengah mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi demi terangnya perkara.

Hal itu juga dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya tersangka lain dalam kasus korupsi bansos tersebut.

“ICW mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu pimpinan, deputi, ataupun direktur, yang berupaya ingin melokalisir penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin (15/02/2021).

Seperti diketahui, ICW meminta Dewas KPK mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi bansos Corona. ICW mengingatkan jangan sampai ada oknum yang melokalisasi penanganan kasus bansos berhenti hanya di Juliari Batubara.

Kurnia menilai kekhawatiran adanya oknum internal KPK yang melokalisir penanganan kasus bansos tersebut bukan tanpa alasan.

BACA JUGA :   1 Orang Pengguna Sabu Ditangkap Polisi di Komplek Perumahan

Sebab, kata dia, sampai saat ini KPK terlihat enggan memanggil beberapa orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait pengadaan bansos.

“Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media,” ucap Kurnia.

“Untuk itu, ICW meminta kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara ini. Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik,” tambahnya.

Dalam kasus dugaan korupsi bansos Corona, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai salah satu tersangka.

Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

BACA JUGA :   Sambangi Pasar Besar, Satlantas Polresta Palangka Raya Ajak Disiplin Prokes

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” imbuh Firli. (*)

Sumber:(Dtc)

UPDATE CORONA