Dewan Keamanan PBB Tidak Sepakat Kutuk Kudeta Myanmar

oleh -103.489 views
Polisi berjaga di satu wisma, tempat anggota parlemen tinggal, di ibu kota negara Naypyidaw, Myanmar, Selasa (2/2/2021), ketika pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi menuntut pembebasannya segera setelah kudeta militer. (Foto: AFP)

IDUL FITRI

New York I Realitas – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah gagal menyetujui pernyataan bersama yang mengutuk kudeta di Myanmar.

Meskipun demikian, seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (3/2/2021), para diplomat mengatakan pembahasan masih akan dilakukan terus.

REALITAS TV

Ketidaksepakatan terjadi setelah pertemuan tertutup sebagai tanggapan atas perebutan kekuasaan dan penahanan pejabat pemerintah sipil termasuk pemimpin negara Aung San Suu Kyi.

Dewan beranggotakan 15 negara itu sedang mempertimbangkan pernyataan rancangan Inggris yang harus “secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi” di negara itu.

BACA JUGA :   Industri Hilir Sawit di Kotim Tak Harus Serta Merta Tapi Disarankan Secara Bertahap

Duta Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener memberi pengarahan kepada DK setelah militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan politisi top lainnya dalam serangkaian penangkapan, Senin (1/2/2021).

Militer Myanmar lantas menyerahkan kekuasaan kepada kepala angkatan bersenjata Min Aung Hlaing. Militer berjanji akan mengadakan pemilihan baru dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

BACA JUGA :   LASKAR : LSM Sejati Jangan Tebar Hoax, Belajar Jika Tidak Tau Aturan

“Saya sangat mengutuk langkah-langkah baru-baru ini yang diambil oleh militer dan mendesak Anda semua untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar,” kata Schraner Burgener kepada dewan.

“Mari kita perjelas, hasil pemilu baru-baru ini adalah kemenangan telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD),” katanya.

BACA JUGA :   Polda Banten Ungkap Pelaku Home Industri Tembakau Sintetis

Menurut Burgener, usulan militer untuk mengadakan pemilihan umum lagi harus dicegah.

Dewan Keamanan sedang merundingkan kemungkinan pernyataan, yang dirancang oleh Inggris, untuk mengutuk kudeta.

Pernyataan itu menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah. Namun pernyataan seperti itu harus disetujui melalui konsensus.

Sumber: BeritaSatu.com

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas