Fasilitasi Hidup Dengan Bebas Riba Sesuai Qanun LKS No.11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018  di Provinsi Aceh

oleh -128.489 views
Zura Mirdayani Mahasiwa Perbankan Syariah Kota Langsa

IDUL FITRI

Oleh : Zura Mirdayani

Mahasiwa Perbankan Syariah Kota Langsa

 

Akhir-Akhir ini telah beredar isu bahwa Penerapan Qanun LKS (Lembaga Keuangan Masyarakat) di Tunda.

Hal ini menjadi perbincangan hangat dan sangat negatif di kalangan masyarakat Muslim terutama di Provinsi Aceh yang masyarakatnya bermayoritaskan Muslim dan dikenal dengan daerah serambi Mekkah.

Daerah Aceh dikenal sebagai daerah yang kental adat,budaya serta kesyariatannya. Jadi tidak heran jika penundaan penerapan Qanun LKS sangat bertenangan dengan keadaan masyarakat yang ada di Aceh.

Penundaan Penerapan Qanun LKS di Aceh disebabkan salah satunya karena masih banyak program yang menggunakan sistem konvensional,sementara keberadaan Qanun No.11 tahun 2018 menjelaskan bahwa semua sistem yang ada di Aceh wajib menggunakan sistem yang berbasis Syariah.

Hal ini merupakan pernyataan yang nyata yang ditegaskan dalam Qanun tersebut untuk membersihkan Aceh dari adanya praktik konvensional yang sangat mengarah pada riba.

Makna dari riba itu sendiri ialah sudah tertulis dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39 yang artinya “ Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berkan agar dia bertambah pada harta manusia,maka riba itu tidak menambah ada sisi Allah.

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,aka (yang berbuat demikian) itulah orang-oranag yang melipatgandakan pahalanya.

BACA JUGA :   Tutup MTQ Kelurahan Sumahilang, Ardi : Merupakan Tugas Terakhir

Ayat diatas menjelaskan bahwa mesikupun kita bersedakah sebanyak apapun,tapi sedekah tersebut berasal dari riba maka Allah tidak akan menilai dan memberikan pahala terhadapnya.

Perlu diketahui bahwa semua sistem yang mengandung riba hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan isi Q.S.Al-Baqarah ayat 278 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman….”

Meskipun perubahan konversi dari Konvensional ke Syariah membutuhkan waktu yang lama,namun jika pemerintah menerapkan kebijakan konversi secepatnya dan tidak menunda-nunda kesempatan bebas riba, maka hal ini akan berlangsung dengan waktu sesingkat-singkatnya atau lebih baik mencapai target dalam kurun waktu 3 tahun.

Konversi Konvensional ke Syariah harus sesegara mungkin diterapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang terus dilakukan masyarakat dalam bank syariah atau non-bank syariah.

Jika terus ditunda penerapannya ini akan memperpanjang waktu dan memakan waktu yang lebih lama lagi. Sedangkan konversi konvensional ke syariah harus selesai dalam waktu 3 tahun sejak diterapkannya Qanun.

BACA JUGA :   Polri Antisipasi Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu di Indonesia

Adanya isu penundaan penerapan Qanun No.11 tahun 2018 di Aceh semakin membuat proses Konversi Konvensional ke Syariah semakin melambat,jika terus melambat maka akan membuat masyarakat semakin tidak yakin dengan sistem Syariah.

Seperti telah diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang minim pengetahuannya tentang sistem Syariah.

Banyak masyarakat khususnya kaum awam yang berfikir bahwa konvensional dan syariah sama saja. Hal ini akan terus berpengaruh terhadap asumsi di kalangan masyarakat.

Dampak adanya praktik riba pada sistem konvensional yang terjadi saat ini ialah sangat merugikan banyak pihak. Meskipun mereka mendapatkan tambahan dari nominal tabungan atau pinjaman,namun mereka tetap saja diselimuti oleh dosa-dosa yang merupakan dosa ribawi.

Karna sebiji zarah pun yang dikatakan riba tetaplah termasuk dosa besar. Hal itu telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW.

Oleh karena sebab tesebut,saya sebagai generasi milenial sangat keberatan jika penerapan Qanun No.11 Tahun 2018 ditunda. Pemerintah harus dapat segera mungkin menerapkan kebijakan ini danmengambil cepat langkah tersebut agar tidak terlantar.

Apa yang akan terjadi jika sistem syariah di Aceh dihilangkan? Pastinya ini akan mengundang perhatian negara luar atas kebijakan yang aa di Aceh tidak signifikan dengan keadaan lingkungan Aceh yang dikenal dengan daerah penuh syariat.

BACA JUGA :   Kapolda Riau Padamkan Api Karhutla di Pulau Merbau dan Bengkalis

Saya dengan penuh kesadaran menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan Aceh agar permasalahan ini cepat terselesaikan.

Jangan biarkan daerah Aceh ini terus diselimut dosa-dosa riba yang berelanjutan. Sudah ada hukum yang sah, mari langsung kita implementasikan.

Ingat sabda Rasulullah SAW. Yang artinya : “Rasulullah Bersabda, “Satu dirham uang riba yang dinikmati seseorang dalam keadaan tahu bahwa itu riba, Dosanya lebih Jelek dari pada berzinah 36 kali” (HR. Ahmad).

Jangan kita terlalu terlena dengan kekayaan dunia yang datang hanya sesaat,mari kita mencari keberkahan rizki dari Allah SWT.

Mari sama-sama kita berhijrah dari dosa riba yang sangat fatal ini. Karna perbuatan keji yang terus dibiarkan akan membuat sang pencipta murka.

Seperti sabda Rasullullah SAW yang artinya “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya.

Beliau bersabda: mereka semua sama.” (HR. Muslim). Jangan sampai kita menjadi pendosa yang tidak akan mendapatkan permohonan maaf dari Allah SWT atas kesalahan yankta perbuat padahal kita sadar bahwa perbuatan tersebut salah. (*)

UPDATE CORONA