Sederet Masalah Belanja Hibah Pemko Langsa, Harus Ada Tim Audit Segera

oleh -198.489 views

IDUL FITRI

Langsa I Realitas – Sederet Masalah Belanja Hibah Pemko Langsa, Harus Ada Tim Audit   Segera.

Diketahui, pada Tahun Anggaran (TA) 2019, Pemerintah Kota Langsa menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp.20.064.752.850,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.301.029.200,00 atau  96,19% dari anggaran.

Belanja Hibah tersebut diantaranya dialokasikan untuk  Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp.8.187.621.850,00 dengan realisasi  sebesar Rp.8.122.498.200,00 atau sebesar 99,20% dari anggaran.

Pemeko Kota Langsa juga menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.35.320.521.000,00 dengan realisasi  sebesar Rp.34.889.858.568,85 atau  98,78% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial tersebut diantaranya dialokasikan untuk Belanja Sosial Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp.30.478.658.568,85 atau 99,20% dari anggaran.

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga telah dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran yang sebelumnya dianggarkan pada anggaran belanja barang dan jasa.

Dalam melaksanakan hibah dan bantuan sosial, Pemerintah Kota Langsa berpedoman pada Peraturan Walikota Langsa, Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Langsa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan data yang dihimpun Media  atas pengujian dokumen pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang yang diserahkan ke masyarakat/Pihak Ketiga diketahui terdapat pertanggungjawaban belanja yang tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tidak Berdasarkan Proposal/Usulan Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial diawali dengan usulan/proposal hibah dan bantuan sosial dari pemohon secara tertulis kepada Walikota.

Berdasarkan formulir isian kelengkapan usulan/proposal hibah dan bantuan sosial yang ditandatangani Kepala SKPK diketahui terdapat realisasi belanja hibah pada dua SKPK sebesar Rp. 357.684.900,00 dan bantuan sosial pada dua SKPK sebesar Rp.4.424.337.000,00 tidak dilengkapi surat permohonan atau proposal.

B. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Belum Ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.

Berdasarkan ketentuan, penerima hibah dan bantuan sosial ditetapkan ke dalam Surat Keputusan (SK) Walikota sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Berdasarkan formulir isian kelengkapan SK Walikota tentang penerima hibah dan bantuan sosial yang ditandatangani Kepala SKPK diketahui terdapat realisasi belanja hibah pada empat SKPK sebesar Rp.7.872.698.200,00 dan bantuan sosial pada lima SKPK sebesar Rp.4.964.830.000,00 tidak dilengkapi dengan SK Walikota.

C. SKPK Belum Membuat Naskah Perjanjian Hibah Kota (NPHK) yang Mengatur Hak dan Kewajiban Penerima Hibah.

UPDATE CORONA

BACA JUGA :   Bupati Instruksikan Pendamping PKH Bantu Peningkatan Ekonomi Terdampak Covid-19 di Batu Bara