Kuat Dan Solid, DPD Hipakad Riau Akan Terus Berdiri Bersama Hariara Tambunan

oleh -155.489 views

IDUL FITRI

Pekanbaru I Realitas – Menindaklanjuti permasalahan yang ada di tubuh Dewan Pengurus Pusat Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (DPP Hipakad) terkait mosi tidak percaya dari segelintir oknum pengurus didaerah atas jabatan ketua umum (ketum) yang saat ini dipegang oleh Hariara Tambunan SH, SE, MM akhirnya terjawab sudah.

Sebelumnya dikabarkan terdapat 4 (empat) dari 16 (enam belas) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hipakad yang diduga mengajukan usulan agar meminta kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPP Hipakad untuk bisa sesegera mungkin dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Adapun yang menjadi alasan kuat bagi keempat pengurus daerah untuk dapat dilaksanakan Munaslub tersebut yakni mengatakan Hariara Tambunan tidak pantas lagi menduduki jabatan Ketum DPP Hipakad dikarenakan masa periode kepemimpinan yang telah habis yaitu terhitung dari tahun 2017-2020 dan juga menyebutkan pernyataan bahwasanya Hariara Tambunan bukan berasal dari anak tentara yang merupakan dasar utama bergabung di organisasi ini.

Mengacu pada permasalahan tersebut, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darah (Ketum PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri yang juga salah satu Pembina di DPP Hipakad turut serta memberikan petunjuk, arahan, dan menjelaskan kembali bahwasanya Hipakad merupakan organisasi yang sah dan berbadan hukum dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) serta memiliki aturan-aturan organisasi sebagai landasan konstitusional.

Maka atas dasar tersebut, melalui rapat konsolidasi disimpulkan keputusan sebagai berikut :

Issue akhir masa periode 2017-2020 tidak kuat.

– usulan untuk dilakukan munaslub pergantian jabatan ketum DPP Hipakad tidak bisa dilaksanakan, karena dasar dan pemahaman sebagian pengurus di daerah kurang cermat dalam memahami dan mengartikan akta notaris yang menimbulkan kesimpulan tidak tepat.

BACA JUGA :   Kodam XII/Tpr Gelar Penataran Pelatih Kader Tracer Covid-19

– merujuk pada ketentuan pasal 28 tentang susunan dewan pengurus pusat Hipakad tertulis periode 2017-2020 adalah suatu kalimat yang kontradiktif dari sebuah pemahaman suatu akta otentik yang dapat dipastikan adalah terjadi kesalahan teknis dalam penulisan, hal ini menjadi tanggung jawab dan otoritas pihak notaris (domain notaris).

– atas kesalahan penulisan tersebut (periode 2017-2020) tidak mempengaruhi otensitas kekuatan akta notaris itu sendiri dengan alasan diawal akta atau premise sudah disebutkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, dengan demikian pelaksanaan munas/munaslub belum dapat dilaksanakan di tahun 2020, karena periode kepengurusan 5 tahun kedepan yakni 2017-2022.

Tudingan dan fitnah Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan bukan anak tentara Angkatan Darat (AD) tidak benar.

– berdasarkan Surat Keterangan Bekas Tentara (SKBT) No.1419/3/X/SKBT/Inminad/1972 tanggal 18 Oktober 1972 atas nama Letda Frits Tambunan pernah menjadi anggota TNI sejak tanggal 21 Desember 1945 sampai dengan tanggal 6 Januari 1950 dengan pangkat terakhir Letnan Dua (Letda) di Kesatuan Sektor IV Sub Terr VII di daerah Tapanuli.

– berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No.SKEP-07705/U7-II/XLV/1972 tanggal 29 November 1972 tentang pemberian pensiun/onderstand terus-menerus kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat atas nama Letda Frits Tambunan non NRP, Terhitung mulai bulan Desember 1971.

BACA JUGA :   Tinjau ke Lokasi, Bupati Kampar Ingin Hilangkan Kesenjangan Pembangunan di Daerah

– berdasarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No.SKEP/2730-21/IV/1990 tanggal 18 April 1990 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu atas nama Ny. Alphine Br Siregar warakawuri *Alm. Letda Frits Tambunan non NRP Kesatuan Sektor IV/VII Terr. I, disebutkan sehubungan wafatnya Letda Frits Tambunan, terhitung mulai bulan Maret-Desember 1990, kepada istri almarhum atas nama Ny. Alphine Br Siregar diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yang belum dewasa atas nama Hariara Tambunan.

Dengan demikian, telah disimpulkan bahwasanya issue-issue beredar didalam tubuh organisasi Hipakad yang sengaja dibesar-besarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan upaya fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian untuk melengserkan Hariara Tambunan dari jabatan Ketua Umum DPP Hipakad serta mengadu domba antar anggota dan pengurus sehingga menimbulkan kegaduhan didalam organisasi namun sudah masuk dalam ranah hukum dan bisa dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

DPD HIPAKAD Provinsi Riau Tetap Solid

Menanggapi kegaduhan didalam kepengurusan Hipakad di tingkat Pusat, DPD Hipakad wilayah Provinsi Riau akhirnya menyatakan sikap menolak dilaksanakannya Munas/munaslub sebelum masa periode DPP Hipakad 2017-2022 berakhir.

Maka dengan demikian, DPD Hipakad Provinsi Riau menegaskan hal-hal sebagai berikut :

– Mendukung penuh serta tetap solid dibawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan hingga menghantarkan pada Munas yang akan datang pada tahun 2022 sesuai dengan program organisasi yang berdasarkan AD/ART dan PO Hipakad.

– Menentang keras segala bentuk upaya oknum-oknum Hipakad yang tidak bertanggung jawab dengan berusaha memprovokasi anggota Hipakad untuk menggulingkan Ketua Umum yang sah serta menolak wacana yang tidak mendasar untuk diadakannya Munaslub, karena hal tersebut bertentangan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 22 ayat 1 yang berbunyi Dewan Pengurus Pusat berwenang menyelenggarakan Musyawarah Nasional/Musyawarah Anggota Luar Biasa dan Rapat Kerja Nasional sebagai usaha menentukan kebijakan umum organisasi.

BACA JUGA :   Koramil Bengkayang Laksanakan PPKM Skala Mikro Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

– DPD Hipakad Riau tidak ada niat juga untuk tidak pernah mengadakan Rapat Pengurus dengan agenda rapat untuk mengambil keputusan Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua Umum Hipakad yang sah, bilamana dikemudian hari terdapat oknum yang mengatasnamakan pengurus maka hal tersebut merupakan tindakan pribadi dan dipastikan bertentangan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 31 ayat 1 dan Peraturan Organisasi (PO) Nomor 03 pasal 14 ayat 1 butir b.

– DPD Hipakad Riau menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Hipakad untuk segera menggunakan hak prerogatif untuk menindak tegas oknum-oknum yang sengaja melakukan pelanggaran AD/ART dan PO Hipakad yang berpotensi memecah-belah kesolidan organisasi Hipakad secara keseluruhan dan akan diberikan sanksi tegas sebagaimana tertuang pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 11 butir c dan juga bagi yang melakukan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 dan 2.

Dengan pernyataan sikap dan dukungan, maka DPD Hipakad Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk mendukung program-program kerja dari DPP Hipakad dibawah kepemimpinan Hariara Tambunan SH, SE, MM hingga tahun 2022 kedepan. *(mirza)

UPDATE CORONA