Tidak Ada Kesepakatan Dengan Pekerja, Berkas PT. Geubrina Utama Dilimpahkan Ke Disnaker Provinsi

oleh -272.489 views

IDUL FITRI

Aceh Timur I Realitas – Tidak Ada Kesepakatan Dengan Pekerja, Berkas PT. Geubrina Utama Dilimpahkan Ke Disnaker Provinsi.

Pekerja menuntut PT. Geubrina Utama yang merupakan pengangkut Kondensat milik PT. Medco E&P Malaka, karena tidak membayarkan hak-hak para pekerja.

Permasalahan ini dilaporkan oleh para pekerja ke Disnaker Kabupaten Aceh Timur agar permasalahan ini dapat diselesaikan, adapun tuntutan para pekerja adalah :

1. Mengevaluasi dan menindak lanjuti kontrak kerja PT. Geubrina Utama.

2. Menuntut basic bulanan tetap Upah Minimum Provinsi.

BACA JUGA :   Program Kamtibmas Dan Ketahanan Pangan Menjadi Konsep Kerja Kelurahan Kampung Baru

3. Memperbaiki Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Membayar jam kerja tambahan (Lembur).

5. Memberikan biaya kompensasi mandah bagi kerja pekerja On Duty.

Setelah perkara ini sampai pada Disnaker Kabupaten Aceh Timur, Pihak Disnaker Kabupaten Aceh Timur berupaya mempertemukan antara Pihak Pekerja dengan Perusahaan PT. Geubrina Utama.

Setelah menggelar 2 (dua) pertemuan namun tidak ditemui kesepakatan antara para pekerja dengan pihak PT. Geubrina Utama, antara lain adalah :

1. Adanya kontraksi perjanjian kerja (PKWT) yang belum sesuai dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA :   Exsavator PUPR Peot Ditimpa Batu, GMBI Simeulue: Siapa Yang Bermain Soal Galian C

2. Adanya upah pokok yang belum dibayar oleh pihak Perusahaan karena dalam kontrak perjanjian kerja tidak disebutkanya upah pokok, yang dibayarkan adalah upah per trip.

Dengan tidak tercapai nya kesepakatan di Disnaker Kabupaten Aceh Timur, maka pihak Disnaker Kabupaten Aceh Timur mengalihkan perkara tersebut ke Disnaker Provinsi Aceh, Rabu (11/11/2020).

Kuasa Hukum Pekerja, Muhammad Zubir, SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyampaikan bahwa pihaknya terus mengikuti proses prosedur.

Sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, namun jika permasalahan ini sampai di Disnaker Provinsi Aceh juga tidak menemui kesepakatan, maka kami akan menggugat Perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industial (PHI).

BACA JUGA :   KPK Telusuri Uang Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ke Partai Pengusung

Zubir menyayangkan di zaman sangat modern sekarang ini masih ada perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak memberikan hak-hak para pekerja.

Kita berharap semoga permasalahan ini dapat diselesaikan di Disnaker Provinsi Aceh, dan permasalahan seperti ini tidak terulang kembali dan juga menjadi contoh buat perusahaan lain. (Zulham)

UPDATE CORONA