KPK Mengubah Struktur Organisasi Saat Ini Menjadi Lebih Gemuk Dibanding Sebelumnya

oleh -60.489 views

IDUL FITRI

Jakarta I RealitasKPK mengubah struktur organisasinya dengan menambahkan sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Berikut susunan organisasi KPK berdasarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020:

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

IDUL FITRI

  1. Pimpinan;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
    1. Biro Keuangan;
    2. Biro Sumber Daya Manusia;
    3. Biro Hukum;
    4. Biro Hubungan Masyarakat; dan
    5. Biro Umum.
  2. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
    2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
    3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
    4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
  3. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
    2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
    3. Direktorat Monitoring;
    4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.
  4. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Penyelidikan;
    2. Direktorat Penyidikan;
    3. Direktorat Penuntutan;
    4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.
  5. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.
  6. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
    2. Direktorat Manajemen Informasi;
    3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;
    4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
  7. Staf Khusus;
  8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
  9. Inspektorat;
  10. Juru Bicara; dan
  11. Sekretariat Pimpinan.

Lantas apa yang beda dari struktur sebelumnya?

BACA JUGA :   Lagi Sejumlah Pengendara Kedapatan Tanpa Masker

Struktur organisasi KPK sebelumnya diatur melalui Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi KPK sebelumnya (Foto: dok istimewa)

Sedangkan struktur organisasi yang baru dapat dilihat pada bagan ini:

Struktur organisasi KPK yang baru (Foto: dok istimewa)

Membandingkan 2 bagan itu dapat diketahui adanya belasan jabatan baru di tubuh KPK yaitu sebagai berikut:

  1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
    2. Direktur Jejaring Pendidikan
    3. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
    4. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat
    5. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
    6. Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
    7. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
    8-12. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I sampai V
    13. Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi
    14. Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha
    15. Direktur Manajemen Informasi
    16. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi
    17. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
    18. Staf Khusus
    19. Inspektorat

Selain itu ada pula jabatan yang hilang yaitu:

  1. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
    2. Direktur Pengawas Internal
    3. Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC

Perkom yang mengatur struktur organisasi KPK yang baru itu berbeda dari apa yang tertuang dalam Undang-Undang (UU). Dalam Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
a. Bidang Pencegahan;
b. Bidang Penindakan;
c. Bidang Informasi dan Data; dan
d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan:
a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
b. Subbidang Gratifikasi;
c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

(4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan:
a. Subbidang Penyelidikan;
b. Subbidang Penyidikan; dan
c. Subbidang Penuntutan.

(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:
a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
1. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
2. Subbidang Monitor.

(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:
a. Subbidang Pengawasan Internal;
1. Subbidang Pengaduan Masyarakat.

(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.

  1. Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Dtc/Red)