KPK Mengubah Struktur Organisasi Saat Ini Menjadi Lebih Gemuk Dibanding Sebelumnya

oleh -107.489 views

IDUL FITRI

Jakarta I RealitasKPK mengubah struktur organisasinya dengan menambahkan sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Berikut susunan organisasi KPK berdasarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020:

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

  1. Pimpinan;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
    1. Biro Keuangan;
    2. Biro Sumber Daya Manusia;
    3. Biro Hukum;
    4. Biro Hubungan Masyarakat; dan
    5. Biro Umum.
  2. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
    2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
    3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
    4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
  3. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
    2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
    3. Direktorat Monitoring;
    4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.
  4. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Penyelidikan;
    2. Direktorat Penyidikan;
    3. Direktorat Penuntutan;
    4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.
  5. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.
  6. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
    1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
    2. Direktorat Manajemen Informasi;
    3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;
    4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
    5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
  7. Staf Khusus;
  8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
  9. Inspektorat;
  10. Juru Bicara; dan
  11. Sekretariat Pimpinan.

Lantas apa yang beda dari struktur sebelumnya?

Struktur organisasi KPK sebelumnya diatur melalui Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi KPK sebelumnya (Foto: dok istimewa)

Sedangkan struktur organisasi yang baru dapat dilihat pada bagan ini:

UPDATE CORONA

BACA JUGA :   Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021