Bawaslu Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

oleh -107.489 views

IDUL FITRI

Bandar Lampung I Realitas – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung merilis data pelanggaran pemilihan pada Pemillihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, Minggu (01/1/2020).

Dalam rilis tersebut, anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto mengatakan, rilis data ini dipublikasikan dengan maksud agar diketahui masyarakat luas terkait apa saja hasil penanganan pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, Total ada 16 dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota pada tahun 2020 ini yang terdiri dari 10 Temuan dan 6 Laporan masyarakat, yang terdiri dari 1 Temuan pada tahapan Pembentukan PPK dan PPS, 4 Temuan dan 4 Laporan pada tahapan Pencalonan serta 2 temuan dan 5 laporan yang terjadi pada tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September 2020.

BACA JUGA :   Anak di Bawah Umur Jadi Pelecehan Gurunya Berkali-kali di Indramayu

Sedangkan, di tingkat kecamatan total ada 89 Temuan dan 1 laporan yang sudah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Bandar Lampung yang didominasi terjadi pada tahapan Kampanye dengan 69 Pelanggaran, serta Kecamatan Way Halim tercatat sebagai kecamatan terbanyak yang menangani dugaan pelanggaran dengan meregistrasi 7 Temuan.

BACA JUGA :   Serangan Rudal Hantam Kilang Minyak Suriah, 4 Orang Tewas-20 Luka

Selain itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung beserta jajaran juga menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan total ada 1.724 APK yang ditertibkan dengan rincian Rycko Menoza-Johan Sulaiman 812 APK, M Yusuf Kohar-Tulus Purnomo 457 APK, dan Eva Dwiana-Deddy Amarullah 455 APK.

Dalam hal Penegakan Hukum Protokol Pencegahan Covid-19 pada tahapan Kampanye Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah mengeluarkan 8 Surat Peringatan Tertulis kepada Pasangan Calon diantaranya Rycko Menoza-Johan Sulaiman 4 kali, M Yusuf Kohar-Tulus Purnomo 3 kali, dan Eva Dwiana-Deddy Amarullah 1 kali.

BACA JUGA :   SBY : KLB Partai Demokrat di Sumut Gagal Penuhi Syarat

“Mempublikasikan hasil penanganan pelanggaran adalah bentuk tanggung jawab kami kepada publik agar tahu sejauh mana kami bertindak terhadap setiap pelanggaran yang kami temukan maupun yang dilaporkan masyarakat kepada kami, untuk itu kami berharap masyarakat juga turut andil dalam mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi sekitarnya kepada jajaran kami di kecamatan.” jelas Yahnu. (Wildan Hanafiah)

UPDATE CORONA