TNI-Polri Kawal Aksi Damai Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja Di Gedung DPRD Bukittinggi

oleh -78.489 views

IDUL FITRI

Bukittinggi I Realitas – TNI-Polri Kawal Aksi Damai Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja Di Gedung DPRD Bukittinggi.

Dalam menyampaikan aspirasi kaum buruh dan pekerja untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Gerakan Mahasiswa Bukittinggi (Germabu) melakukan aksi damai dan long march menuju Kantor DPRD kota Bukittinggi.

BACA JUGA :   Bantu Membangun Masjid, Anggota Koramil 02/Bnh Wujud Kekompakan Bersama Warga

Sebelumnya, rombongan mahasiswa tersebut pada Jum’at (09/10/20) Siang berkumpul di Jalan Sudirman tepatnya depan Kantor Badan Keuangan kota Bukittinggi.

UPDATE CORONA

Selama melaksanakan aksinya, rombongan Germabu yang berasal dari beberapa Universitas di kota maupun luar kota Bukittinggi ini membawa alat peraga aksi berupa kendaraan mobil pickup yang bermuatan mahasiswa dengan berorasi menggunakan pengeras suara diiringi dengan spanduk dan poster bertuliskan tolak Omnibus Law dan kritikan/sindiran untuk anggota DPR RI.

Dalam tadinya di depan gedung DPRD kota Bukittinggi, Ferdy Agustinus Madani selaku koordinator umum Germabu yang juga sebagai Presiden BEM IAIN Bukittinggi bersama Baiturahman dari BEM UNP, Chandra dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumbar, dan M. Irfan dari Ketua HMI kota Bukittinggi menyampaikan rasa kecewa terhadap anggota parlemen DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disaat situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

Masih dalam situasi yang kondusif, aksi damai terus berjalan dengan menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh koordinator umum Germabu diantaranya yaitu :

– Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu);

– Mendesak Ketua DPRD dan Plt Wali Kota Bukittinggi untuk menandatangani surat penolakan undang-undang Omnibuslaw cipta kerja dan mengatakan sikap secara lisan/tulisan;

– Mendesak Ketua DPRD dan Plt Wali Kota Bukittinggi untuk menyampaikan pernyataan penolakan tersebut secara langsung kepada presiden pada hari ini dan paling lambat hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dengan dikawal oleh perwakilan massa aksi ke bandara;

– Pemerintah daerah kota Bukittinggi diwajibkan mengadakan konferensi pers bersama perwakilan mahasiswa/massa aksi setelah memberikan pernyataan penolakan tersebut di Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dengan menampilkan bukti tertulis dan dokumentasi berupa foto dan vidio;

– Mendesak seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD kota Bukittinggi untuk menandatangani penolakan undang-undang Omnibuslaw cipta kerja;

– Mendesak DPC partai yang memiliki fraksi di DPRD kota Bukittinggi untuk menyatakan penolakannya dalam bentuk baleho yang dipasang pada masing-masing kantor DPC partai politik dalam waktu 3 X 24 jam; dan

– Menegaskan, apabila tuntutan tidak dilaksanakan, maka akan ada aksi lanjutan.

Jelang senja aksi terus berlanjut, sehingga terjadilah mediasi 10 orang perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh pimpinan DPRD dan pemerintah daerah kota Bukittinggi di ruangan rapat komisi.

Pertemuan dilaksanakan dengan sangat serius tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD kota Bukittinggi Herman Sofyan SE, Nur Asra B.Sc dan Rusdi Nurman sebagai Wakil Ketua yang menyatakan Forkopimda bersama anggota dewan sangat mengapresiasikan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, dan DPRD akan menyikapi ke level yang lebih tinggi.

“Aspirasi yang disampaikan oleh semua elemen mahasiswa adalah hak konstitusional dan telah dilakukan secara damai serta akan menjadi catatan bagi kami pada pertemuan ini dan akan ditindaklanjuti secepatnya,” ujar Ketua DPRD kota Bukittinggi Herman Sofyan SE.

“Dan kita pun berharap, tentunya aspirasi yang kita sampaikan hari ini dapat kita sepakati bersama dan ditandatangani, sehingga nantinya UU Omnibus Law cipta kerja dapat dimentahkan dengan hadirnya Perpu,” tambahnya sembari mengatakan kesepakatan ini akan segera disampaikan ke DPR RI melalui tahapan demi tahapan di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu dari pemerintah daerah kota Bukittinggi sangat mendukung tuntutan dari mahasiswa tersebut dengan menyampaikan aspirasinya ke tingkat pusat.

“Akan kita upayakan bagaimana aspirasi mereka (mahasiswa, red) nantinya dapat diterima oleh pemerintah pusat. Kita do’akan saja ya,” ujar Asisten 3 kota Bukittinggi Zet Buyung.

Akhirnya pertemuan tersebut untuk sementara membuahkan hasil, Ketua DPRD Herman Sofyan menandatangani nota kesepakatan dan membacakan di hadapan peserta aksi yang diketahui berjumlah kurang lebih 1.000 orang massa.

Selama berjalan aksi damai tersebut, kesiapsiagaan personil TNI-Polri dalam menjaga keamanan terlihat kompak dan bersatu untuk mewujudkan situasi yang kondusif.

Hal ini dikatakan langsung oleh Dandim 0304/Agam Letkol Arh Yosif Brozti Dadi SE, M.Tr bersama Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara SH, S.I.K, MH usai melakukan pengamanan demonstrasi.

“Alhamdulillah kami dari TNI-Polri selama pengamanan aksi tadi dapat memberikan pemahaman serta mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya secara baik dan terarah.

Dan yang lebih terpenting lagi, pada saat aksi tersebut fasilitas publik serta kenyamanan masyarakat dilingkungan sekitar dapat terjaga sesuai harapan kita semua,” Ungkap Dandim 0304/Agam. *(Mirza)