PMI Desak Pemprov Papua Segera Lantik Sekda Definitif Sesuai Kepres

oleh -78.489 views

IDUL FITRI

IDUL FITRI

Papua I Realitas – PMI Desak Pemprov Papua Segera Lantik Sekda Definitif Sesuai Kepres.

Penggerak Millenial Indonesia (PMI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar segera melantik sekretaris daerah Papua definitif Dance Yulian Flassy untuk lima tahun ke depan.

Hal tersebut mengacu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor : 159/TPA tahun 2020. Penetapan surat keputusan yang dikeluarkan pada 23 September 2020 itu, Sabtu (24/10/2020).

IDUL FITRI

Di tanda tangani Farid Utomo selaku Deputi Bidang Administrasi Sekertariat Kabinet, Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA :   Seminar Kebangsaan, Dandim Sintang : Pemuda Tonggak Utama Membangun Bangsa

Menurut Koordinator PMI Adhia Muzakki, posisi strategis seperti Sekda tidak boleh dibiarkan kosong. Sebab kata Adhia.

Sekda sangat diperlukan dalam membantu tugas dan pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat di Provinsi Papua, terutama membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini.

“Ini posisi strategis, jangan sampai ditunda-tunda. Imbasnya pasti rakyat,” ujar Adhia.

BACA JUGA :   Dua Anggota DPRD Lamtim PAW, Faizal Risa dan Safrul Alamsyah Duduki Jabatan Baru

Adhia menambahkan, belum dilantiknya Sekda defenitif berdampak pula pada anggaran Papua. Mengingat penyerapan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah sangat rendah.

Di sisi lain, akhir tahun harus tutup buku. Selain itu, masih kata Adhia, transfer dana ke kabupaten/kota menjadi terhambat.

“Yang pasti, ada tugas-tugas pokok Sekda yang tidak bisa dieksekusi oleh PLT Sekda, yang juga sebagai pimpinan tertinggi dari ASN,” tuturnya.

BACA JUGA :   Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Binaan, Babinsa Nipah Kuning Bagikan Masker

Oleh karenanya, Adhia beserta pihaknya dengan tegas mendesak agar Pemprov Papua melalui instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua berperan secara aktif dalam proses menindaklanjuti Keppres tersebut.

“Pemerintah pusat tidak punya kepentingan apapun, soal siapa yang nanti jadi Sekda Papua. Kami betul-betul hanya memastikan prosesnya berjalan dengan transparan dan akuntabel,” tutupnya. (Wildan Hanafiah)