Manajemen Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tidak Berjalan Secara Efektif

oleh -97.489 views

IDUL FITRI

Bogor I Realitas – Manajemen Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tidak Berjalan Secara Efektif.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pembentukan dan klarifikasi Cabang Dinas dan kepala unit Pelaksana Teknis Daerah, yang berdampak pada penghapusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Kecamatan Khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BACA JUGA :   BUMN Peduli Negeri, Salurkan Bantuan Sembako Kepada Komunitas Sedekah Jumat (KSJ)

Pada akhir tahun 2019 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor menunjuk KORYANDIK (Koordinator Pelayanan Pendidikan) dengan SK (surat keputusan) Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dengan kantor eks UPT di masing-masing kecamatan .

BACA JUGA :   Sertu E Lau We Bersama Perangkat kelurahan Serahkan Bantuan Sembako Kepada Warga Terdampak Covid-19

UPDATE CORONA

KETUA LSM PENJARA Deddy menemukan Fakta di lapangan terkait KORYANDIK, dalam pantauan Deddy Ketua LSM PENJARA PN pelaksanaan tupoksi nya koryandik tidak berjalan secara Efektif karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cenderung lebih memilih bekerjasama dengan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) terbukti untuk pengambilan ijazah, penyampaian soal ujian, pengambilan blangko raport, bahkan soal koordinasi pelaksanaan Dana Bos dilaksanakan oleh K3S tanpa melalui kordinasi dengan koryandik, sehingga fungsi Koryandik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Deddy mengungkapkan bahwa sesuai SK .pengangkatan Koryandik ternyata Tupoksi Koryandik sama dengan Tupoksi UPT, padahal jabatan Koryandik bukan jabatan structural, sehingga tupoksi tersebut menjadi rancu dan akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti :

1. Koryandik tidak mempunyai personil dan tidak mempunyai cap / atau stempel sebagai alat legalitas pelaksanaan kegiatan.

2. Tidak adanya kordinasi dengan Koryandik mengenai pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan  blanko ijasah SD dan SMP, penyampaian soal ujian, koordinasi penyaluran dana BOS dan kegiatan rapat-rapat sekolah.

3. Deddy mengatakan dalam pengamatan selama ini Kepala Dinas Pendidikan lebih mempercayakan pelaksanaan tupoksi tersebut kepada K3S (kelompok Kerja Kepala Sekolah) padahal seharus nya sesuai Tupoksi Koryandik tugas tersebut adalah tugas Koryandik, bukan tugas K3S, karena K3S adalah organisasi profesi eksternal Dinas Pendidikan yang di bentuk oleh para kepala sekolah untuk kepentingan pribadi tugas personil kepala sekolah .

Ketua LSM PENJARA PN Deddy mengatakan muncul wacana dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa fungsi UPT akan di masukan ke dalam Struktur organisasi kecamatan dengan munculnya Kasi Pendidikan di kecamatan, jika hal ini direalisasikan maka akan timbul masalah baru di Kecamatan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi di Kecamatan akan menjadi gemuk khsusu nya di seksi Pendidikan, Karena peran seksi Pendidikan harus dapat menggantikan fungsi UPT Pendidikan seutuh nya, dengan tupoksi yang banyak dan ruang lingkup kerja dan wilayah yang cukup luas di masing-masing kecamatan,tentu staf kasi pendidikan akan memerlukan personil yang cukup untuk melaksanakan tupoksi tersebut .

2. Akan muncul permasalahan anggaran kecamatan ,yang selama ini anggaran kecamatan di patok secara Top Down sehingga terjadi kondisi ” CUKUP TIDAK CUKUP HARUS DI CUKUPKAN ” Kecamatan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan anggaran nya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi masing-masing kecamatan .ungkap Deddy

4. Akan muncul masalah Miss Komunikasi dan Miss koordinasi disebabkan adanya ke engganan para pelaku pendidikan khususnya dari organisasi profesi pendidikan seperti K3S , PGRI, dan HIMPAUDI yang biasa nya langsung ke dinas pendidikan, tiba-tiba harus melakukan koordinasi dengan personil kecamatan.

Deddy mengatakan dalam Sepengatahuannya, Sesungguhnya tidak ada satupun Klausul tentang pembubaran atau penghapusan UPTD Pendidikan dalam PERMENDAGRI NO.12 Tahun 2017 tersebut, Melainkan sebatas evaluasi saja atau ketepatan kriteria saja. Sebelum dilaksanakan pembubaran UPTD PENDIDIKAN seharus nya di lakukan kajian terlebih dahulu.

oleh pihak Disdik dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Bogor, mengenai dampak baik buruk nya pembubaran UPTD, namun hal tersebut tidak dilakukan, sebab sampai saat ini tidak ada satu kajianpun yang dihasilkan mengenai hal tersebut.

Dari hasil pemantauan beberapa bulan terakhir LSM PENJARA PN Deddy menjelaskan, masih banyak pemerintah daerah lain yang sampai sekarang belum melakukan pembubaran UPTD Pendidikan seperti, Pemerintah Daerah Cilacap, Karawang, Indramayu, Gresik, dalam hasil investigasi LSM PENJARA PN, mereka menunggu hasil kajian terkait dampak buruknya pembubaran UPTD Pendidikan tersebut sebagai bahan pertimbangannya, baru kemudian mengambil keputusan.

Intinya Pemerintah Kabupaten Bogor terlalu bersikap reaktif terhadap PERMENDAGRI NO.12 Tahun 2017,padahal kajian dimaksud belum di lakukan sebagai bahan pertimbangan pembubaran UPTD Dinas Pendidikan tersebut, ungkap Deddy .

Sampai berita ini diterbitkan Kadisdik kabupaten bogor tidak berada ditempat, dan saat mau konfirmasi berita melalui wa tidak Di Jawab. (Tim Realitas)