Dari Istana Bogor, Jokowi Rapat Internal Virtual Bahas UU Cipta Kerja

oleh -70.489 views

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Dari Istana Bogor, Jokowi Rapat Internal Virtual Bahas UU Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi menggelar agenda intern lewat konferensi video.

BACA JUGA :   Polsek Tapung Amankan 3 Terduga Pelaku Pencurian TBS Milik PTPN-V Kebun Sei Garo

“Presiden di (Istana) Bogor sedang kerja rutin, rapat intern vicon,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

UPDATE CORONA

Salah satu agenda rapat Jokowi adalah membahas UU Cipta Kerja. Diakses dari laman resmi Wakil Presiden, rapat membahas UU Cipta Kerja digelar pukul 09.30 WIB melalui konferensi video.

“Rapat Intern bersama Presiden Republik Indonesia tentang Undang-undang Cipta Kerja (melalui konferensi video),” tulis agenda Wapres Ma’ruf Amin di situs resminya.

Belum diketahui apakah ada pernyataan dari menteri mengenai hasil rapat membahas UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan di DPR memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Puncaknya, pada hari Kamis (8/10) demo omnibus law Cipta Kerja berujung ricuh.

Kamis (8/10) malam, Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat menyikapi demo ricuh menolak omnibus law Cipta Kerja. Pemerintah menyayangkan aksi anarkis dari demo semalam dan meminta aparat bertindak tegas.

“Demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (8/10).

Di samping itu, Mahfud mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan atas omnibus law Cipta Kerja ke MK.

“Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi,” urai Mahfud.(Dtc/Red)