Ancaman Nyata Bila OMNIBUSLAW di Tandatangani

oleh -205.489 views
Ridho Kunglau Rifaldi Aktivis School of Law and Democration

IDUL FITRI

Oleh Ridho Kunglau Rifaldi:

Aktivis School of Law and Democration,

Dalam keheningan malam, pasca aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak hak para kaum buruh, seperti biasa kami berdiskusi dengan para penggiat Demokrasi yang tergabung dalam wadah Banten School Of Law And Democrazy, tanpa terasa pembicaraan pun sampai pada sebuah Buku karya Bryan A Garner, yang berjudul Black Law Dictinory, dan buku tersebut sudah diterjemahkan oleh Aluk Fajar dengan judul Memahami Gagasan Omnibus Law.

BACA JUGA :   Polda Metro Jaya Membentuk Tim Khusus Ungkap Aksi Begal Sepeda

UPDATE CORONA

Mengutip pendapat  bryan A Garner, bahwa omnibus Law diartiakan sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai UU kedalam satu Undang Undang Payung.

Dari segi hukum kata Omibus selalu disandingkan dengan kata Law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya yang berbeda.

Penggunaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara di dunia terutama yang menggunakan tradisi Common Law Sistem. Karena di dunia ini terdapat dua system hukum yakni common law system dan civil Law system.

Sementara Indonesia sendiri  mewarisi tradisi Civil Law system, pertanyaannya sesuaikah penggunaan omnibus Law di Indonesia yang menganut Demokrasi menerapkan hal tersebut ? Atau sudah sesuikah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan? Inilah pekerjaan rumah kita bersama, dan akan menjadi sesi diskusi kita di bagian berikutnya.

Terlepas dari hal diatas,Diskusi kami pun masuk pada ranah analisis politis kekutan Presiden Jokowi.  Munculnya Pemikiran Joko Widodo, yang disampaikan dalam pidato sesaat setelah pelantikan,dimana  beliau berkeinginan menerapkan Omnibus Law di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perijinan dan investasi dengan harapan mampu meningkatkan PDB, maka Ide tersebut segera ditangkap oleh para pembantunya,  secara politis hal ini dilakukan untuk membuktikan 100 hari kinerja cabinet jokowi.

Dalam diskusi kami,  beserta rekan rekan Aktivis di Banten School Of Law and democrazy, terbesit pemikiran pelemparan ide omnibus law yang kemudian dimarathonkan sampai menjadi Undang undang Ciptaker, jika dilihat dari kacamata Poltik Pemerintahan, ini merupakan testimony awal tentang kekuatan Presiden Jokowi di Parlemen.

Analisanya, sejak tanggal 12 Februari, yang menjadi tonggak awal dilemparnya RUU omnibus Law Ke DPR, ide tersebut nyaris tanpa penolakan dan cenderung dikebut dengan mengabaikan dinamika yang terjadi. Terbukti tanggal 5 oktober 2020, RUU itu berubah menjadi UU.

Ini membuktikan bahwa Pemerintahan Jokowi memeliki kekuatan Politik diatas DPR, secara tatanan bernegara kondisi ini sekaligus mengembalikan fungsi negara Republik Indonesia yang Presidential, dimana kekuatan ada di Presiden Bukan di Parlemen.

Bisa kami katakana, Kekuatan Politik Jokowi Saat ini, melebihi kekuatan politik di era Pemerintahan Sebelumnya. Di Setujuinya RUU Ciptakerja merupakan Simbol “ Surrender”, atau dengan kata lain symbol mengalahnya DPR pada Pemerintah.

Hal kedua yang membuktikan kekuatan Presiden dalam UU Ciptakerja ini, terdapat kata kunci “diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah” untuk pelaksanaan UU. Kalimat tersebut menunjukan Pemerintahan jokowi yang “ Strong” secara Politis.

Namu,n Presiden harus sadar diri, Hari ini dengan banyaknya penolakan terhadap Produk UU Ciptaker secara otomatis kekuatan Presiden akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar yaitu kekuatan rakyat selaku pemberi mandat, Meningkatnya eskalasi Demonstrasi di seluruh negeri membuktikan kekecewaan yang teramat dalam, dan tidak menutup kemungkinan jika Presiden menanda tangani UU Ciptaker, aksi gelombang masa yang serentak ini akan berujung pada pemakzulan Presiden.

Dua Kepala Daerah yakni, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bandung Dadang Nasser telah melayangkan surat kepada Presiden untuk menunda atau mengeluarkan Perpu, kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh beberapa kepala daerah dan elite politik lainnya dinegeri ini.

Sisa waktu 30 hari, presiden jokowi beserta para komonikator istana  wajib berfikir keras, apakah UU tersebut ditanda tangani dengan konsekwensi masuk ring dan berhadapan dengan rakyat atau menunda..

Jika Presiden tetap menanda Tangani UU Ciptaker , Rakyat pasti akan terus  bergerak memprotes, karena UU tersebut bukan hanya merugikan para Kaum Buruh tetapi akan merugikan kita semua, dan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, itu hanya akan menjadi mimpi rakyat Indonesia  diatas kertas putih.

Kenapa kami katan demikian, karena dalam menbaca Undang undang kita mengenal istilah reading between the line, artinya jika kita hanya membca satu pasal seolah olah pasal tersebut tidak ada masalah, padahal dibalik pasal itu ada konsekwensi yang harus kita tanggung.

Dan sekarang bila Omnibus Law ditanda tangani maka diantara konsekwensi itu adalah, tidak akan pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, karena semua hak hak pekerja sudah dihapus dalam UU ciptaker.

Selain Hak pekerja, akan hilang juga Hak .atas Tanah yang kita miliki, jika suatu saat ada penggusuran Lahan dengan dalih untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum yang diprakarsai oleh Pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Mengutip komentar seorang pakar Hukum Tata Negara (Rafli Harun) beliau mengatakan dalam tulisannya,  “ Kalau kita tidak protes dengan Undang Undang seperti ini, saya khawatir 90 persen  asset berpindah ke asing   dan bukan tidak mungkin bekerja sama dengan asing.

Dan undang undang ini benar benar zalim, karena sangat tidak memanusiakan manusia, jelas Raflly Harun. (*)