Terindikasi Abuse Of Power, Warga Laporkan Kasus Proyek Gagal Bayar Rp.13 M TA 2019 ke Kejari Aceh Tamiang

oleh -126.489 views

IDUL FITRI

Aceh Tamiang I Realitas – Terindikasi Abuse Of Power, Warga Laporkan Kasus Proyek Gagal Bayar Rp.13 M TA 2019 ke Kejari Aceh Tamiang.

Pembayaran senilai Rp. 13,383,250,951 terhadap belasan proyek gagal bayar di Dinas PUPR Aceh Tamiang TA 2019 dengan menggunakan APBK TA 2020 (murni) dengan cara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 terindikasi sebagai kejahatan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena dalam proses tersebut pembayaran ditengarai tidak ada pembahasan terlebih dahulu dengan pihak DPRK setempat.

BACA JUGA :   Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Kompak Sosialisasikan AKB Diwilayahnya

Atas dasar adanya indikasi abuse of power, seorang warga Kampung Bukit Tempurung, Kecamatan Kualasimpang, Aceh Tamiang, bernama Muhammad Hanafiah membuat laporan resmi terkait pembayaran Rp. 13,383,250,951 terhadap proyek gagal bayar di Dinas PUPR Aceh Tamiang TA 2019 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang, Jum’at (18/09/2020) siang.

BACA JUGA :   Dua Pelaku Pencurian Handphone Ditangkap Polisi Setelah Melakukan Aksi

UPDATE CORONA

“Saya sudah melaporkan kasus proyek gagal bayar TA 2019 dan laporan tersebut saya lengkapi dengan berbagai bukti dan diharapkan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat hukum/penyidik untuk memproses kasus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Muhammad Hanafiah.

Selanjutnya Muhammad Hanafiah turut menjelaskan, sebagai warga negara RI yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang, dirinya berupaya melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 1999 dan sekaligus untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000, juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara serta Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Tambahnya lagi, berdasarkan analisis dirinya, pembayaran Rp. 13,383,250,951 terhadap belasan proyek gagal bayar di Dinas PUPR Aceh Tamiang TA 2019 lalu terindikasi mengangkangi UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 11Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2005 serta sejumlah regulasi lainnya yang berlaku.

“Intinya saya melaporkan indikasi kejahatan abuse of power ini ke Kejari Aceh Tamiang dengan harapan semoga tidak terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan KKN,” tutup Muhammad Hanafiah. (SN)