Pemprov Riau Laksanakan Rakortek Penyaluran BKK JPS Penanganan Covid-19 Tahun 2020

oleh -175.489 views

IDUL FITRI

Pekanbaru I Realitas – Pemprov Riau Laksanakan Rakortek Penyaluran BKK JPS Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Jenri Salmon Ginting mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan Covid-19 tahun 2020 secara virtual di Riau Command Center Gedung Menara Lancang Kuning pada Selasa (29/09/2020).

REALITAS TV

Dalam Rapat tersebut ia mengatakan, penyaluran bantuan pengaman sosial penanganan Covid-19 untuk tahap satu sudah disalurkan dan menginginkan seluruh data pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan sosial ini sudah selesai.

BACA JUGA :   Pasca Libur lebaran, Polda Banten Siapkan Pengamanan Arus Balik

“Ada beberapa kabupaten/kota yang belum memberikan data penerima bantuan sosial ini sehingga saya harapkan dapat diselesaikan dan penyaluran bantuan sosial ini dapat diberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Data penerima Bantuan keuangan sosial penanganan Covid-19 ini di setiap Kabupaten/Kota se-provinsi Riau perlu menginput ke dalam aplikasi Mata Bansos

Dalam rapat tersebut turut hadir Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Riau Darius Husein.

BACA JUGA :   Polda Aceh Kirim Tim Asistensi ke Pos Penyekatan Mudik Aceh Tamiang- Sumut

Ia juga menyampaikan realisasi penyaluran bansos penanganan covid-19 pada tahap pertama telah tersalurkan hingga 136.472 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Provinsi Riau

“Untuk pengusulan pergantian nama data pada penyaluran bansos tahap 2 pemerintah kabupaten/kota bisa mengusulkan melalui aplikasi mata bansos,” tuturnya

Beliau juga menyampaikan dalam hal pelaporan penerima data bansos terjadi perbedaan pelaporan fisik yang dilakukan oleh setiap pemerintahan kabupaten/kota dengan pelaporan di aplikasi mata bansos.

BACA JUGA :   Erick, Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika Terkait Antigen Bekas

“Pelaporan penerima penyaluran bantuan yang kita lihat di aplikasi mata bansos dengan pelaporan fisik terjadi perbedaan sebanyak 35.234,” katanya.

Darius mengharapkan agar setiap pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan percepatan penyesuaian pelaporan sehingga jumlah laporan fisik di setiap dinsos kabupaten/kota sama dengan aplikasi mata bansos.

Dalam rapat tersebut turut hadir tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, dan seluruh Dinas Sosial Kabupaten/kota Se-Provinsi Riau. *(mirza/mcr)

UPDATE CORONA