BPS Aceh Barat Canangkan Zona Integritas, Mirsal Hadir Mewakili Bupati

oleh -216.489 views

IDUL FITRI

Meulaboh | Realitas – BPS Aceh Barat Canangkan Zona Integritas, Mirsal Hadir Mewakili Bupati.

Bupati Aceh Barat Ramli MS diwakili Asisten Pemerintahan Setdakab, Mirsal, S.Sos, MSP, menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang berlangsung di Kantor BPS Aceh Barat, Selasa (29/9/2020).

REALITAS TV

Asisten Pemerintahan Setdakab Mirsal, S. Sos. MSP dalam sambutannya menyampaikan, apa yang telah dilakukan BPS sebagai mitra pemerintah daerah adalah suatu yang sangat positif dan Pemkab Aceh Barat sangat mendukung.

BACA JUGA :   LSM PENJARA PN : Dinas Sosial Bogor Diduga Lakukan Pungli Liar

Menurut Mirsal, di masa pandemi Covid-19 terdapat banyak masalah yang muncul terkait pendataan bantuan bagi terdampak covid-19, banyak laporan yang masuk ke BPS mengenai masih terjadinya masalah tentang penerima yang tidak valid.

“Ada masyarakat yang sudah meninggal pun masih menerima bantuan sehingga memicu konflik di masyarakat, selain itu ada juga yang menyembunyikan identitas sebagai penerima bantuan” imbuhnya.

Mirsal berharap terkait data yang menjadi masalah saat ini khususnya data penerima bantuan Covid-19 dapat selesai sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran.

Mirsal juga menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Barat tidak mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak salah satunya BPS, Pemkab Aceh Barat percaya bahwa pencanangan zona integritas di BPS memang sudah layak dilakukan oleh karena itu Pemkab Aceh Barat mengucapkan selamat atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, mudah-mudahan BPS terus melahirkan karya-karya terbaik.

Sementara itu Kepala BPS Aceh Barat Mughlisuddin, SE mengatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari kesungguhan BPS Aceh Barat dalam menunjukkan suatu komitmen untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

BACA JUGA :   Banjir Bandang Terjang Enam Desa di Aceh Tenggara

“Dengan pencanangan ini diharapkan BPS dapat mengubah manajemen menjadi lebih baik, dan meningkatkan kualitas BPS dalam pelayanan publik” tuturnya.

“Pencanangan tersebut juga merupakan salah satu syarat penilaian mandiri reformasi birokrasi” tambahnya.

Acara yang juga turut dihadiri Kapolres Aceh Barat, Perwakilan Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Barat, Kepala KPPN Meulaboh, Kepala BPS Aceh Barat beserta jajarannya dan undangan lainnya. (wawan)

UPDATE CORONA