17219 KALI DIBACA

BEM FH UNIMAL : Mendesak Keras PLT Gubernur Aceh Agar Lebih Pro Aktif Dan Lebih Peduli Terhadap Kasus Covid-19 Di Aceh

BEM FH UNIMAL : Mendesak Keras PLT Gubernur Aceh Agar Lebih Pro Aktif Dan Lebih Peduli Terhadap Kasus Covid-19 Di Aceh
UPDATE CORONA

Lhokseumawe I Realitas – BEM FH UNIMAL Mendesak Keras PLT Gubernur Aceh Agar Lebih Pro Aktif Dan Lebih Peduli Terhadap Kasus Covid-19 Di Aceh.

Hari ini tepat nya tanggal 26 maret Tahun 2019 telah terjadi satu kasus positif covid-19 di provinsi Aceh Korban Yaitu warga kota Lhokseumawe yang merupakan Pasien PDP yang telah meninggal beberapa hari yang lalu.

Kejadian ini tentunya membuat masyarakat Aceh khususnya kota Lhokseumawe sangat khawatir,karna ini merupakan kasus pertama kali di Aceh dan korbannya telah meninggal.

Menanggapi peristiwa tersebut Ketua BEM fakultas hukum universitas Malikussaleh Muhammad Fadli menyampaikan kepada media, kamis 26/03/2020.

Kita tentunya sangat berduka terhadap korban covid-19 yang telah meninggal tersebut,dan kami berharap masyarakat lebih Mawas diri dan keluarga nya Tetap lakukan social distancing seperti Himbauan pemerintah.

Namun disini yang perlu kami kritik keras adalah kinerja PLT Gubernur Aceh yang kurang pro aktif dalam menanggulangi bencana nasional dan wabah dunia ini.

Kita melihat PLT Gubernur Aceh setelah pulang nya dari luar Negeri Yaitu Uni Emirates Arab untuk membahas masalah Investasi di Aceh, beberapa hari setelah itu tidak pernah muncul lagi di hadapan publik.

Bahkan ada teman-teman YARA meminta PLT Gubernur Aceh dan rombongan untuk di tes covid-19 dan sampai saat ini tindak lanjut nya belum di sampaikan ke masyarakat.

PLT Gubernur Aceh seakan-akan menghilang tanpa kabar apapun, apakah beliau sedang sakit atau bagaimana, Meskipun untuk Aceh sudah ada Jubir khusus untuk covid-19 Masyarakat Aceh saat ini butuh sosok pemimpin nya Masyarakat Aceh butuh pemimpin yang benar-benar berbuat,bukan hanya mengeluarkan narasi-narasi populis nya di media.

Setelah ada kasus positif covid-19 di Aceh tentunya masyarakat akan lebih khawatir, PLT Gubernur Aceh harus hadir dan pro aktif setiap saat menginformasikan secara kontinyu terkait perkembangan kasus tersebut di Aceh layaknya pemimpin-pemimpin di daerah lain.

PLT Gubernur Aceh harus menyiapkan protokol penanggulangan yang bagus dan berkesinambungan sampat kasus ini menghilang.

Kemudian kami juga meminta PLT Gubernur Aceh Aceh agar melakukan amanat konstitusi sesuai dengan Pasal 5,Dan 6 UU No 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bahwasannya kesimpulan dari Pasal 5, Dan Pasal 6 adalah selama terjadi kasus pandemi seperti saat ini ketika status nya sudah darurat maka segala SDA dan kebutuhan pokok masyarakat harus di tanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selaras dengan intruksi dari presiden Jokowi agar kepala daerah mengalokasikan Dana APBD nya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang ekonomi nya menengah kebawah.

Kami meminta PLT Gubernur Aceh agar mengalokasikan APBA untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat menengah kebawah dengan juknis yang telah ditentukan nantinya dan mengintruksikan kembali kepada Bupati/walikota yang ada di Aceh agar juga mengalokasikan APBK nya untuk hal yang sama.

PLT Gubernur Aceh juga harus memiliki langkah strategis selanjutnya setelah adanya kasus positif covid-19 di Aceh, Apakah akan melakukan lock down secara total atau menutup akses keluar masuk di Aceh dengan memikirkan pertimbangan yang matang dan konkret.

Kita bisa melewati ini semua apabila kita bergerak melawan nya secara kolektif kolegial karna tiada kemenangan tanpa kekuatan, dan tiada kekuatan tanpa persatuan tutup Muhammad Fadli selaku ketua BEM fakultas hukum universitas Malikussaleh Yang lahir di desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. (Rahmad Wahyudi)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS