Suhaimi N, SH Koardinator PPK (Pemuda Peduli Korupsi): Kajari Abdya Belum Ungkapkan Kasus SPPD Fiktif

oleh -37.489 views

IDUL FITRI

Blangpidie I RealitasSuhaimi N, SH Koardinator PPK (Pemuda Peduli Korupsi) Kajari Abdya Belum Ungkapkan Kasus SPPD Fiktif.

Kasus perjalanan dinas fiktif sampai hari ini pihak Kejari belum berani menetapkan tersangka dalam kasus ini SPPD Fiktif DPRK Aceh Barat Daya (Abdya)

Apalagi sampai hari ini pihak Kejari yang baru dan juga sudah berjanji diakhir tahun 2019 akan mengumumkan tersangka dalam kasus Sppd tersebut, ujar Suhaimi kepada Wartawan Media ini Sabtu (25/1/2020).

Lebih lanjut Suhaimi menyebutkan sangat heran kita sampai saat ini masih diam seakan membisu begitu saja, ini patut dipertanyakan keseriusan pihak Kejari yang baru dalam menindak pemberantas korupsi Sppd fiktif di Abdya, ujarnya.

Apalagi yang sudah jelas merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih tahun anggaran 2017 itu muncul setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) 2018.

“Saat dilakukan pemeriksaan keuangan BPK menemukan ada kejanggalan terhadap pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya,” ujarnya lagi.

Kejanggalan yang ditemukan tim BPK itu terutama pada tiket pesawat yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya itu tidak terdaftar di perusahaan penerbangan.

Kemudian, kasus ini baru terangkat ke publik dan ditangani oleh Kejari Abdya sejak Mei 2019. Namun sampai hari ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, penanganan dan pemeriksaan sudah bejalan hampir tujuh bulan, patut diduga ada apa dengan penidikan ini.

Dari 25 anggota dewan, cuma satu orang yang tidak menerima, kalau tidak salah namanya Samsul, ujar Suhaimi.

Dia memang tidak terima sejak awal, yang lainnya menerima semua.

Inisiatif pengembalian temuan merupakan etikad baik, namun, perlu di tegaskan pihak Kejari Abdya hati-hati dalam mengkaji dasar hukum terutama pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001″.

Bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jangan berasumsi pada etikad baik yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum dimulainya penyelidikan dianggap menghapus tindak pidana.

Artinya bila unsur-unsur melawan hukum terpenuhi yang bersangkutan (anggota dewan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hakim di Pengadilan.

Siapapun yang terlibat dalam kasus SPPD fiktif ini harus ditindak kalau kasus ini terdiam di Kejari Abdya kita akan segera laporkan kasus ini kekantor Kejati Aceh di Banda Aceh, tutup Suhaimi. (H A Muthallib)