123419 KALI DIBACA

Ketua LASKAR Teuku Indra 74 Paket Proyek Tahun 2019 Diduga Dikerjakan Oleh Keluarga Penguasa Bireun

Ketua LASKAR Teuku Indra  74 Paket Proyek Tahun 2019 Diduga Dikerjakan Oleh Keluarga Penguasa Bireun
Teuku Indra, Ketua Umum LASKAR Provinsi Aceh
example banner

Bireuen I Realitas –  Ketua LASKAR Teuku Indra 74 Paket Proyek APBK Bireuen tahun 2019 diduga dikerjakan oleh keluarga penguasa Bireuen, penegak hukum, KPK, Kejati Aceh dan Polda Aceh kita minta segera mengusut tuntas kasus ini.

 Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) yang dinakhodai oleh Teuku Indra menemukan fakta bahwa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di kabupaten Bireuen hingga bulan Oktober 2019 sebanyak 74 paket proyek di duga dikendalikan oleh keluarga Bupati.

Teuku Indra – Ketua Umum LASKAR
Investigasi Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR), terkait dugaan jejak bisnis Keluarga Bupati Bireuen, ditemukan 42 perusahaan kontraktor dari 74 paket proyek yang digarap dengan memakai APBK Bireuen 2019 dengan total kontrak Rp.145.814.942.841,91,- ujar Teuku Indra, yang sering di sapa Popon kepada Sejumlah Wartawan di Banda Aceh Selasa (15/10/2019), sore di Kantornya.

Popon lebih lanjut menjelaskan diduga Perusahaan-perusahaan tersebut diatasnamakan adik pejabat di Kota Bireun, Anak-anak serta keponakannya, yang menarik untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa bisnis orang nomer satu di Bireuen itu, diduga melibatkan juga 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai peran strategis yaitu ML (kuat dugaan sebagai Kepala BAPPEDA Bireuen) dengan NIP. 19731026 200012 1 004 merupakan adik kandung Bupati Bireuen, yang juga Direktur dari PT.TP GROUP dengan No. KTP 1111132610730001, seorang lagi adalah Sd, yang merupakan adik ipar dari Bupati Bireuen atau istri Mukhlis dengan KTP No. 1111136605720001 dan menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur di CV. B P, Sd juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinkes Bireuen dengan NIP. 197205261994032001 hasil ini adalah setelah tim kita melakukan investigasa, ujar popon.

Menurut popon di negara ini semuanya ada aturan yang mengatur baik itu proyek APBN, APBA dan APBK aturan proses pelelangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang sebagai pengurus Perusahan yang tertera  pada PerPres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dijelaskan melalui Peraturan LKPP  No.  9 Tahun 2018 tambah Teuku Indra, Ketua Umum Laskar.

Hasil investigasi Laskar diduga perusahaan tersebut, telah menelan APBK Bireun tahun 2019 dengan mendapatkan kontrak kerja sebesar Rp.7.241.391.128,-.

Adapun hasil dilapangan yang telah Laskar temukan pada Dinas PUPR Bireuen yaitu Proyek Pembangunan Jalan Alue Barat – Cot Mane Kec. Samalanga (Otsus) 3.008.351.128,69,- dan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Makodim 0111/Bireun 946.862.000,- ,”beber popon.

Popon yang sudah melakukan investigasi bersama bersama team LASKAR yang dipimpin nya juga menemukan dugaan kerjaan keluarga orang nomor satu di Kabupaten Bireuen itu, pada Dinas Kesehatan Bireuen  yaitu Proyek Penambahan Ruang Gedung Pelayanan PKM Jeumpa 1.896.894.000,- dan Proyek Pembangunan UGD Puskesmas Plimbang 1.389.284.000,-,”ujarnya.

Masih menurut Ketua Umum Laskar jika ada data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan  benar, sehingga dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar serta  adanya pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kasus ini akan kita coba bedah nanti, baik kita sampaikan dengan KPK, Kejati Aceh dan pihak Polda Aceh.

Popon Ketua Umum LASKAR menemukan fakta lain yaitu  2 kontrak proyek di Dinas Kesehatan Bireuen,  CV. BAYU PERKASA tidak memiliki pengalaman (Kemampuan Dasar) pada Sub Klasifikasi Di bidangnya, Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak 24 Juli 2001 pada Notaris TRI YULIZA, S.H, artinya kami menduga bahwa adanya kerjasama (konspirasi) dalam proses pelelalangannya ujar popon.

Popon dengan tegas membeberkan kasus ini dengan bukti yang sangat akurat tidak main main dalam kasus ini siapapun yang terlibat akan berhadapan dengan proses hukum, banyak pihak yang terlibat secara sistematis karena yang menguasai proyek adalah keluarga besar orang nomor satu di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, tegas Popon.

Kasus ini tetap kita minta untuk di usut sampai tuntas masyarakat Bireuen kita mintak dapat mengawasi dengan baik agar apa yang kita ungkapkan fakta ini mendapat perhatìan dan pengawasan semua pihak, ujar tokoh muda Aceh pegiat LSM tentang kasus korupsi di Aceh.

Kasus ini mendapat kan perhatian banyak pihak di Bireuen, banyak rekanan yang gigit jari tidak berani berontak kalau karena permainan penguasa dan kroninya, dugaan ini sudah kita dapatkan dengan data cukup akirat, ujar popon.

Sementara Bupati Bireuen H Saifannur ,S,Sos, yang berulang kali di hubungi Media ini dengan telfon seluler Selasa Sore, ( 15/10/2019) untuk melakukan komfirmasi seputar dituduh ketua LASKAR terhadap diri nya dugaan bagi bagi proyek kepada keluarga belum berhasil di hubungi.

Sampai berita ini diturunkan media ini belum mendapatkan keterangan resmi tentang bagi bagi proyek kepada keluarga, baik kepada anaknya maupun kepada keluarga besar nya, seperti yang disampaikan oleh ketua LASKAR kepada media ini.
Namun media ini terus mencoba menghubungi pihak pihak yang terlibat seepeti nama nama yang sudah dikantongi oleh ketua umum LASKAR, Teuku Indra.(Red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS