45619 KALI DIBACA

Terkait Larangan Panjat Pinang, Ketua HMI Langsa Turut Berkomentar

Terkait Larangan Panjat Pinang, Ketua HMI Langsa Turut Berkomentar
example banner

Langsa I Realitas – Terkait intruksi Walikota Langsa dengan Nomor: 450/2381/2019 Tentang Peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada poin ke empat menyebutkan, tidak melaksanakan kegiatan panjat pinang disetiap gampong dikarenakan secara historis merupakan peninggalan kolonial belanda dan tidak ada nilai edukasi bagi anak bangsa ini, menuai berbagai macam komentar.

Salah satu yang turut memberikan komentar yakni Ketua Umum HMI Cabang Langsa terpilih, Muhammad Jailany.

“Imbauan larangan panjat pinang itu sudah selayaknya dibuat sejak dahulu, selain tidak bernilai edukasi juga menjadi sumber ajang degradasi moral bagi anak bangsa, dikarenakan pada pelaksanaannya memberikan pesan moral negatif bahwa orang yang di bawah akan selalu di injak injak untuk orang yang sudah berada di atasnya dalam mencapai tujuan tertentu,” tuturnya kepada Wartawan, Sabtu (17/8).

Sementara itu ia menambahkan, begitu juga sebaliknya, bagi yang di atas akan menginjak dan menekan sekuat tenaga agar ia bisa mencapai tujuan tertentu, hal ini berdampak pada sistem kapitalisme, dimana seseorang untuk menggapai tujuannya ia rela walaupun harus mengorbankan orang lain, sehingga hal ini akan sangat berdampak pada mental serta kultur bagi masyarakat  nantinya.

Jailany yang juga Mantan Presiden Mahasiswa IAIN Langsa, juga menegaskan, jika kegiatan panjat pinang kalau ini disebut sebuah gotong royong dan rela di injak injak maka ini pemahaman yang dipaksakan, gotong royong itu harus dimaknai dengan keadilan sosial sehingga rasa nyaman dan kemakmuran menjadi sesuatu yang subtansial pada setiap prilaku perbuatan sosial, tidak terkesan dipaksakan dan tidak harus mendiskreditkan satu sama lainnya.

Lanjutnya, Al-Qur’an mereproduksi dan memfungsionalkan budaya dengan cara mengekulturasikan nilai-nilai dasar (seperti keadilan, keseteraan, moralitas, dan pertanggungjawaban individu) yang berporos pada konsep tauhid atau monoteisme.

“Jadi, dengan prinsip tahapan adopsi, adaptasi, dan integrasi, Al-Qur’an mampu berdialektika dengan budaya manusia. Yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan etika sosial tentu akan dibuang dan digantikan dengan prinsip yang lebih mengedepankan prinsip tauhid tersebut dan juga dengan prinsip keadilan,” ucapnya.

Sedangkan yang tidak bertentangan, lanjut Jailany, adakalanya dipertahankan, namun juga ada yang direvisi dan dikoreksi sehingga bisa lebih mencerminkan kemaslahatan, yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri.

“Oleh karenanya, intruksi Walikota Langsa itu sudah sangat tepat dan kita sangat mendukung itu, kita juga mengimbau kepada seluruh pemimpin di Aceh agar ikut mengintruksikan kepada masyarakat yang dipimpinnya agar mengedepankan nilai nilai edukasi dan keadilan guna kemaslahatan bangsa Aceh sebagai negeri baidatun thoiyybatun warobbul ghofur kedepannya. Aamiin,” tutupnya.

(Png/Red/)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS