12719 KALI DIBACA

Rocky Gerung Kritik Keras Ibu Kota Pindah: Zaman Modern, Pemerintahan Bukan di Istana, tapi di Otak

Rocky Gerung Kritik Keras Ibu Kota Pindah: Zaman Modern, Pemerintahan Bukan di Istana, tapi di Otak
example banner

Jakarta I Realitas – Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan alasan ibu kota untuk dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan tidak jelas.

 

Dilansir Realitas, hal ini diungkapkan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk ‘Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?’, yang diunggah saluran YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (20/8/2019).

 

“Kalau kita ingin pindahkan ibu kota, itu berarti kita ingin keluarkan dari dan masukkan ke, jadi arah dan vektor, ke sini ke sini dan ada besaran energi yang diperlukan,” papar Rocky Gerung menjelaskan definisi pindah.

 

Ia pun mengatakan hingga saat ini tidak jelas alasan pindah ibu kota dari Jakarta.

“Sampai sekarang kita enggak tahu alasan pindah dari dan alasan masuk ke. Pindah dari Jakarta alasannya apa, masuk ke Kalimantan alasannya apa,” ujar Rocky Gerung.

 

“Bukan enggak ada alasan, karena keterangannya bermacam-macam, ketua Bapennas bilang ‘ya ini kita harus pindah, karena presiden mengatakan Kalimantan jadi ibu kota karena persis di tengah Indonesia itu’.”

 

“Jadi alasan geografi, kita bisa bikin jangkar dan putar di situ.”

“Lalu orang bertanya, lho di jaman ini apa pentingnya posisi geografi dari satu tempat strategis,” kata Rocky Gerung.

“Anda berada di Kalimantan yang persis koordinatnya, tapi anda mesti layani orang diujung Papua yang WA (WhatsApp) Anda itu,” tambanya.

 

“Yang mana yang jadi center. Jadi kekacauan tentang ide. Ide awal pindah karena center.”

 

Rocky Gerung kembali menanyakan apa sebenarnya alasan untuk ibu kota dipindahkan.

“Saya baca lagi, mengapa mesti pindah? ‘Karena Jakarta dibuat oleh kolonial, kita mesti bikin kota, berdasarkan asitektur kita’. Jadi tidak jelas lagi, historis kah? Geografi kah?”

“Dari alasan itu, orang pesimis kan. Nah kalau kita tidak menemukan asalan otentik dari pindahnya ibu kota. Ada alasan lain, bukan ibu kota pindah, tapi pusat pemerintahan. Itu juga blur, apa yang dimaksud,” sebut Rocky Gerung.

 

Dirinya pun menegaskan bahwa pusat pemerintahan ada di kepala bukan di istana.

“Di jaman modern, pusat pemerintahan bukan di istana, tapi di otak, di kepala. Kalau pusat pemerintahan kosong enggak ada gunanya itu.”

“Jadi ini soalnya, orang merasa ada yang aneh dalam diskusinya,” pungkasnya.

 

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan agar Ibu kota Indonesia yakni di DKI Jakarta harus segera dipindah.

Jokowi mengungkapkan hal ini di Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip dari rilis yang diterima Realitas, Jumat (16/8/2019).

 

Jokowi mulanya menyebutkan bahwa fokus pemerintah di tahun 2020 akan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

 

Karena hal ini, pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa akan dimaksimalkan.

“Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru,” ujar Jokowi.

 

 

Menurut Jokowi, pusat ekonomi terlalu berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” papar Jokowi.

 

Ia pun meyakinkan agar sesegera ibu kota yang semula di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan.

“Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” ujarnya.

 

Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.

“Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.”

 

“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita dorong partisipasi swasta, BUMN (Badan usaha milik negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” pungkasnya.

 

Dilansir Realitas dari laman resmi setkab, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).

“Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.

“Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.

 

Adapun 3 provinsi yang disebut presiden di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

 

Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.

Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.

“Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

 

“Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman,” imbuhnya.

(Smb/Red/Irfan)

 

 

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS