10619 KALI DIBACA

BPH Migas Desak Harga BBM Nonsubsidi Turun

BPH Migas Desak Harga BBM Nonsubsidi Turun
example banner

JAKARTA I Realitas – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta seluruh badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menurunkan harga. Alasannya, iuran badan usaha penyalur sudah dipangkas.

Penurunan iuran badan usaha penyalur BBM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

“Secara otomatis (seharusnya turun). Itu amanah dari Undang-Undang Migas dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Itu amanah UU Migas yang harus dijalankan oleh badan usaha,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat ditemui di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2019).

Menurut dia, penurunan harga BBM dihitung berdasarkan komponen yang tersedia termasuk iuran badan usaha penyalur pada BPH Migas. Adapun komponen lain didasarkan pada biaya impor di tambah keuntungan penjualan, marjin, dan pengenaan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

“Itu dihitung berdasarkan komponen-komponen yang ada. Memang kontribusinya kecil, tapi itu komitmen BPH Migas untuk menurunkan harga,” kata dia.

Sesuai PP Nomor 48/2019, persentase iuran dengan volume penjualan BBM sampai dengan 25 juta kiloliter (kl) per tahun turun dari 0,3% menjadi 0,250%. Sementara volume penjualan BBM di atas 25 juta kl sampai 50 juta kl per tahun, persentase iuran turun dari 0,2% menjadi 0,175%. Sedangkan persentase iuran dengan volume penjualan BBM di atas 50 juta kl per tahun dipangkas dari 0,1% menjadi 0,075%.

Sementara untuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, volume pengangkutan sampai dengan 100 juta gas bumi per seribu standar kaki kubik (MSCF) per tahun, persentase iurannya turun dari 3% menjadi 2,50%. Sedangkan persentase iuran dari volume pengangkutan di atas 100 juta MSCF per tahun turun dari 2% menjadi 1,50%.

Dia tak menampik pemangkasan iuran tersebut akan membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor hilir migas turun. Selama ini, seluruh iuran dari badan usaha akan masuk ke kantong negara sebagai PNBP.

Adapun potensi kehilangan mencapai sekitar Rp300 miliar atau sekitar 16% dari total PNBP BPH Migas yang diproyeksikan mencapai sebesar Rp1,6 triliun hingga tutup tahun nanti. BPH Migas memperkirakan hingga akhir tahun 2019, PNBP yang diterima BPH Migas menjadi Rp1,3 triliun.

“Estimasi kami tahun ini akan dapat dana kurang lebih Rp1,6 triliun. Dengan adanya pemangkasan iuran penurunan bisa mencapai Rp300 miliar,” kata dia.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengatakan, pihaknya masih harus menghitung formulasi harga BBM dengan penurunan iuran pada BPH Migas. Namun, pihaknya memastikan bahwa pemangkasan iuran tidak berpengaruh terhadap penurunan harga jual BBM.

“Nggak ada pengaruhnya, kontribusi ke harga itu kecil sekali. Perhitungannya itu hanya nol koma,” kata dia.

Berdasarkan catatan, realisasi penerimaan iuran yang masuk menjadi PNBP tahun 2018 mencapai Rp1,35 triliun atau 142% dari target. (IN/Red)

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS