324719 KALI DIBACA

Unsur Pidana Korupsi Terpenuhi, Kejari Langsa Harus Buka SP3 Kasus mark up Tanah Kapa Kota Langsa

Unsur Pidana Korupsi Terpenuhi, Kejari Langsa Harus Buka SP3 Kasus mark up Tanah Kapa Kota Langsa
example banner

Banda Aceh I Realitas-Dugaan korupsi berjamaah pengadaan tanah untuk Perumahan Nelayan di Gampong Kapa Kota Langsa tahun anggaran 2013 otsus Aceh yang melibatkan jajaran Pemerintah Eksekutif Kota Langsa dan pihak Kakanwil BPN Provinsi Aceh Mursil, SH sangat meresahkan masyarakat, tiba-tiba perkara di SP3 kan oleh Kejaksaan Negeri Langsa, penegakan hukum yang salah arah melukai keadilan dan hati nurani rakyat?

” Estimasi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar lebih, keterangan mantan Keuchik Kampung Kapa Yahya bahwa harga tanah per hektar Rp. 50 juta, tetapi dijual oleh Sofyanyo dan Yulizar kepada Pemerintah diatas Rp. 400 juta per hektar, tentunya penjual tidak bermain tunggal untuk menguras uang Negara, semua pihak harus penanggungjawab penetapan Lahan dan Kakanwil BPN Aceh ketika itu Mursil, SH M.Kn selaku penanggungjawab penetapan harga tanah, perkara ini perlu dibuka lagi oleh Aparat Penegak Hukum, supaya marwah penegak hukum kembali pulih dimata rakyat” ungkap Ketua Yayasan Persada Indonesia Satu ( Persada Satu ) Ibnu Hajar, SH kepada Wartawan di Banda Aceh Minggu (14/7/2019)

Lebih lanjut Ibnu Hajar menambahkan bahwa kasus ini sangat menarik untuk bahan kajian hukum oleh praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat umum dan akademisi mahasiswa, yang ingin malukan penelitian untuk judul skripsi nya.

Grafik korupsi yang diperkirakan terus meningkat ditubuh Pemerintah Kota Langsa dengan berbagai indikasi, ujar Ibnu Hajar yang sudah melaporkan berbagai kasus ke pihak Kejati Aceh, Polda Aceh, dan KPK di Jakarta.

Menurut Ibnu menyebutkan salah satu strategi untuk tidak tersentuh hukum melakukan korupsi yaitu melakukan bargaining dengan cara menyalurkan bantuan hibah sepanjang tahun kepada Instansi Vertikal, penegak Hukum harus serius menangani berbagai kasus di Langsa, termasuk kasus Tanah Gampong Kapa yang diduga banyak pejabat yang terlibat dalam kasus ini, ujar nya.

Masyarakat Kota Langsa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk perwakilan khusus di Kota Langsa guna memperkecil kran korupsi untuk menyelamatkan uang negara.
Kalau kasus ini hilang begitu saja kita segera surati pihak KPK dan Jaksa Agung, karena sudah kita ketahui kalau kasus ini banyak pihak yang terlibat menguras uang Negara.
Besar dugaan kita Mursil adalah orang yang besar terlibat penetapan harga tanah, ujar Ibnu Haja.

Dugaan Korupsi pengelembungan harga tanah di Kota Langsa tahun anggaran 2013 sumber dana otsus/APBA peruntukan tanah untuk Kampung Nelayan Kota Langsa Rp. 7.050.094.000,- yang telah diketahui publik, telah didapati alat bukti yang lebih kuat. Perkara ini segera akan dilaporkan secara resmi kepada KPK.

“Menurut informasi yang berkembang, bahwa Perkara dugaan mark up harga tanah untuk kampung nelayan Kota Langsa, yang di mark up diduga Rp. 6 milyar lebih, diperkirakan dalam melakukan mark up ini pelaku didukung oleh pihak oknum pejabat terkait dari Instansi Vertikal dan organik” ungkap Peneliti dari Persada Satu Ibnu Hajar .

Ibnu Hajar menambahkan pihaknya telah memperoleh bukti-bukti baru untuk lampiran pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan untuk sekarang ini dalam proses Pengumpulan bahan keterangan yang cukup, untuk memenuhi tiga alat bukti tindak pidana Korupsi.

Penjual tanah yaitu Sofyanto nomor AJB 082/2010 seluas 36.120 m2, AJB nomor 177/2010 seluas 33.856 m2, AJB nomor 036/2010 seluas 30.514 m2 dan AJB nomor 025/2010 seluas 28.985 serta atas nama Yulizar AJB nomor 252/2013 seluas 20.529 m2.
( Red).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS