16819 KALI DIBACA

Menanti Jurus Berbagi Jokowi Antara Koalisi dan Rekonsiliasi

Menanti Jurus Berbagi Jokowi Antara Koalisi dan Rekonsiliasi
example banner

Jakarta I Realitas – Setelah Pilpres 2019 berakhir, muncul wacana rekonsiliasi hingga perubahan komposisi parpol dalam koalisi pendukung paslon terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

 

Setelah pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada 13 Juli lalu, wacana mengenai koalisi itu semakin liar setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjamu Prabowo di rumahnya kemarin.

 

Pada kesempatan yang sama, kemarin Ketum NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui, Anies adalah rival politik paslon yang diusung PDIP dalam Pilgub DKI 2017 lalu.

 

 

Sehari sebelumnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengungkap pertemuan empat parpol dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf tanpa diikuti elemen dari PDIP. Muhaimin mengatakan dalam pertemuan PKB, NasDem, PPP, dan Golkar itu sepakat tak ada penambahan partai baru dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Sebelumnya parpol-parpol itu terang-terangan menolak berbagi jatah kursi dengan kubu Prabowo. Jatah kursi itu sebelumnya disebut sebagai syarat rekonsiliasi dari kubu pendukung Prabowo dalam Pilpres 2019.

 

Dalam situasi itu, Jokowi sebagai pihak yang memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri hingga kini belum mengambil keputusan, apakah membagi kekuasaanya atau tidak.

 

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai Jokowi tengah dilema di antara para parpol tersebut.

 

“Ini agak rumit memang, partai-partai koalisi dengan masuknya Gerindra ini akan merasa jatah kursinya terkurangi. Ini yang menjadi persoalan dan membuat Jokowi dilema dalam bersikap,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/7).

Ujang menilai seharusnya Jokowi tidak perlu merasa tertekan dengan kondisi tersebut. Menurutnya, Jokowi cukup membagi jatah menteri secara adil bagi parpol koalisi dan yang sebelumnya jadi ‘lawan’ dalam Pilpres 2019.

 

Beberapa cara yang bisa dilakukan Jokowi, lanjut Ujang, seperti memberi jatah menteri yang strategis bagi parpol koalisi yang jatah kursinya dikurangi. Sementara bagi Gerindra, selaku partai yang paling dominan dalam proses rekonsiliasi diberi kursi menteri atau kursi pimpinan MPR.

 

“Tapi memang, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan partai-partai itu. Saya yakin ada win-win solution,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang menyampaikan rekonsiliasi merupakan keniscayaan di tengah masyarakat yang masih terpolarisasi akibat pemilu. Jika tidak terjadi, ia memprediksi stabilitas bangsa Indonesia akan tetap bergejolak selama periode kedua pemerintahan Jokowi.

 

“Tapi pembagian kursi karena rekonsiliasi harus proporsional dan menganut asas keadilan. Artinya, Gerindra tidak dirugikan, partai koalisi Jokowi juga tidak dirugikan,” ujar Ujang.

 

Pengamat politik Populi Center, Rafif Pamenang Imawan menyatakan Jokowi berpotensi melakukan akses membagi jatah kursi menteri kepada Gerindra agar rekonsiliasi tercipta. Tapi, Rafif memberikan catatan agar sosok calon menteri yang ditawarkan Gerindra atau Prabowo kepada Jokowi itu memang layak untuk posisinya.

“Meskipun menurut saya, langkah ini memiliki risiko politik yang tinggi dari koalisi partai politik,” ujar Rafif, Kamis (25/7).

 

Soal risiko yang ditimbulkan dari pembagian jatah kursi menteri itu, Rafif menilai tidak akan sampai membuat partai koalisi keluar. Pasalnya, sambung dia, keluar dari koalisi pemerintah bukan merupakan tindakan yang menguntungkan partai untuk mengincar kemenangan pada kontes demokrasi yang akan datang.

 

“Persoalannya justru ada pada stabilitas pemerintahan, terutama pada aspek kebijakan,” ujar Rafif.

Oleh karena itu, Rafif meminta Jokowi tidak terlalu mengkhawatirkan tekanan dari parpol koalisi dan oposisi perihal komposisi menteri dalam proses rekonsiliasi.

 

Rafif mengatakan sebagai kepala negara, Jokowi harus tetap mengedepankan kapabilitas orang yang ditunjuknya sebagai menteri agar janji politik saat kampanye bisa direalisasikan.

 

Tak hanya itu, Rafif menyarankan Jokowi untuk melihat terlebih dahulu tarik menarik antarketua partai politik dan mengevaluasi nama-nama yang disodorkan oleh partai, sehingga tidak lantas intervensi partai membuat kinerja dari kabinet mendatang terganggu.

“Patut diingat bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih,” ujar Rafif.

(Cino/Irfan)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS