16219 KALI DIBACA

KPK Panggil Direktur Pertanian Dan Pangan Terkait Korupsi Pengadaan Kapal

KPK Panggil Direktur Pertanian Dan Pangan Terkait Korupsi Pengadaan Kapal
example banner

JAKARTA I Realitas – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil KPK Panggil Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Sri Yanti Wibisana.

Ia bakal diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan kapal di dua instasi pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AMG (Amir Gunawan, Direktur Utama PT Daya Radar Utama),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Rabu (3/7/2019).

Selain Sri Yanti, penyidik KPK turut memanggil dua saksi lainnya untuk Amir, yaitu Direktur Utama PT Putindo Trada Wisesa Kennardi Gunawan dan Surveyor PT Biro Klasifikasi Indonesia Andi Arman.

KPK sendiri telah mengumumkan empat orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan KKP.

Pertama, pada dugaan korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015 ditetapkan tiga tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG). Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117.736.941.127.

Atas perbuatannya, tiga tersangka itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kedua, pada dugaan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKlPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016 ditetapkan dua tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS) dan Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG). Dugaan kerugian keuangan negara Rp61.540.127.782.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(Tribun/Nrl)

 

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS