39219 KALI DIBACA

Bupati (RABU) Diduga Gagal Pimpinan Agara Sesuai Visi & Misi

Bupati (RABU) Diduga Gagal Pimpinan Agara Sesuai Visi & Misi
example banner

Kutacane, Aceh I Realitas- Terpilihnya Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Raidin Pinim dan Bukhari (RABU) pada Pilkada tahun 2017 lalu, dimana pada saat itu nama mereka telah disanjung oleh banyak masyarakat, namun dewasa ini malah menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan, karena harapan masyarakat tidak terpenuhi oleh (RABU), karena masyarakat menganggap pilihan mereka tidak menghasilkan pemimpin yang bijak sana

Namun memasuki 2 tahun kepemimpinan Bupati Raidin Pinim dan Bukhari (RABU) diduga telah gagal melakukan perubahan, sesuai dengan Visi dan Misi saat berkampanye.” Terjuwudnya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri ungul dan sejahtera.

Dalam Visi dan Misi Bupati (RABU) dituangkan dalam 11 poin diantara lain, menciptakan pemerintahan bersih, berwibawa dan inovatif,  namun memasuki pemerintahan (RABU) gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Disisi lain dapat dilihat, penempatan esolon II dan III banyak yang tidak memenuhi syarat seperti, esalon II pada Dinas Disdikbud dan BPBD,

Hal itu disebut oleh ketua LSM solidaritas rakyat demokratis keadilan (SRDK) Agara Kasirin Sekedang kepada media realitas pada Kamis (10/7/2019) menyebutkan,” pemerintahan aneh, ada pejabat menjabat namun, waktu dalam bulanan dimutasi kembali seperti Dinas Infokom hal itu juga hitungan bulan dimutasikan, namun hal yang serupa terjadi juga pada Camat Deleng Phokison dan Lawe Sumur, setelah menjabat beberapa bulan namun diberhentikan, kemudian dilantik kembali pada jabatan dan tempat yang sama, selain itu. Bupati menempatkan orang yang tidak mempunyai kemampuan pada Dinas, seperti Kepala BPBD. 

Pada sisi nepotisme. Bupati Raidin Pinim perkuat nepotisme, dalam struktur esalon II dan III,  seperti kadis Kesehatan Ipar kandung Bupati, Kadis PUPR Ipar kandung Bupati dan Direktur RSUD Kutacane Dr. Buhari merupakan adik kandung Bupati. Kemudian pada pada esalon III, di Dinas pertanian H. Guntur merupakan ipar kandung Bupati dan masih banyak lagi. 

Dijelasakanya, dari surat KASN tersebut, Bupati Agara diminta untuk meninjau kembali keputusan dan mempedomani peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Selain itu sesuai dengan Nota Kesepahaman antara KASN dengan BKN tentang kerjasama kelembagaan dalam rangka implementasi manajemen ASN Nomor: 01/MoU.KASN-BKN/9/2015, nomor: 22/K/KS/IX/2015 tanggal 16 September 2015, KASN dapat meminta pemblokiran sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dan tidak melayani pengurusan kepegawaiannya kepada para pejabat yang terkait dengan rekomendasi yang disampaikan KASN ini bila tidak ditindaklanjuti, namun hal itu juga tidak di indahkan oleh Bupati (RABU) jelasnya (sm).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS