28819 KALI DIBACA

‘Aceh Hebat’ Gagal ! Koreksi Target Tidak Mencapai Target

‘Aceh Hebat’ Gagal ! Koreksi Target Tidak Mencapai Target
example banner

BANDA ACEH I Realitas – Pemerintah Aceh disarankan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, yaitu dengan mengoreksi target-target yang ingin dicapai dan program-program yang akan dilaksanakan.

Jika evaluasi ini tidak dilakukan, maka capaian pembangunan pada tahun-tahun berikutnya bakal ikut terkoreksi dan pada akhirnya program ‘Aceh Hebat’ yang dicanangkan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dalam lima tahun kepemimpinannya juga akan gagal tercapai sesuai target.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Nurzhari, kepada Wartawan di Banda Aceh, Selasa (16/7). “Pemerintah Aceh seperti disampaikan Jubirnya juga sudah mengakui jika pembangunan Aceh tidak mencapai target. Ini berarti RPJMA harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” imbuh Nurzahri.

Menurut politisi Partai Aceh (PA) ini, tidak ada gunanya membanggakan pertumbuhan positif yang tidak seberapa jika target RPJM tidak tercapai. “Dikatakan ‘Aceh Hebat’ jika apa yang telah ditargetkan itu tercapai,” simpul Nurzahri.

Persoalan ini, lanjut dia lagi, tidak boleh dianggap sepele, karena capaian pembangunan 2018 kemarin juga akan mengoreksi capaian pada tahun 2019 ini dan tahun-tahun berikutnya, termasuk capaian secara keseluruhan, yaitu lima tahun pemerintahan Irwandi-Nova.

“Jadi sebenarnya, dengan capaian pembangunan tahun 2018, sudah bisa diprediksi bahwa program ‘Aceh Hebat’ akan gagal. Jika itu yang terjadi, apanya yang ‘hebat’? Hebat olah mungkin iya,” tukasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar segera dilakukan evaluasi terhadap RPJMA 2017-2022. Target-target yang telah ditetapkan harus dikoreksi serealistis mungkin. Jangan karena hanya ingin terlihat hebat lantas memasang target tinggi-tinggi.

“Contohnya kemiskinan yang ditargetkan turun 1 persen setiap tahun. Itu terlalu tinggi, makanya tidak tercapai di 2018. Makanya harus dikoreksi ke target yang realistis,” saran Nurzahri.

Selain mengevaluasi target, program-program atau perencanaan yang ditetapkan dalam RPJMA juga harus dievaluasi, karena salah satu penyebab target tak tercapai adalah karena programnya bermasalah.

Selama ini, menurut dia, evaluasi yang dilakukan hanya sebatas untuk mengukur serapan anggaran.

“Hari ini ada perangkat evaluasi yang dinamakan Tim Percepatan dan Pengendali Kegiatan (TP2K). Tetapi itu hanya ke aspek serapan anggaran saja, habis atau tidak, tetapi aspek keberfungsiannya, bermanfaat atau tidak untuk mencapai target pembangunan, ini tidak ada mekanisme yang mengukurnya,” ungkap Nurzahri.

Ketua Komisi II DPRA ini juga menyayangkan tidak disampaikannya sejumlah realisasi program di dalam dokumen LKPJ Gubernur 2018. Seharusnya, semua data realisasi capaian ditampilkan karena itu bentuk pertanggungjawaban gubernur terhadap program-program dan target yang ditetapkan dalam RPJMA.

Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi MEcon, saat dimintai tanggapannya juga sependapat bahwa target RPJMA harus dikoreksi. Karena, jika bertahan dengan angka target itu, dia memprediksi akan sulit dicapai, apalagi dengan tata kelola pemerintahan yang kurang optimal selama ini.

Target-target yang harus direvisi, menurut Rustam, antara lain, angka pertumbuhan ekonomi, persentase angka penurunan kemiskinan, angka Nilai Tukar Petani (NTP), kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas, pertumbuhan ekspor nonmigas, dan jumlah investasi PMDN-PMA.

“Sebaiknya jangan terlalu optimis (overestimate) atau targetnya terlalu tinggi, terlebih jika tidak punya kapasitas yang memadai dalam mengelola implementasi program atau kegiatan, ditambah ketergantungan anggaran yang masih pada sumber anggaran pemerintah dan minim peran swasta,” saran Rustam Effendi.

Harus transparan
Terpisah, pengamat politik dan pemerintahan, Dr Effendi Hasan MA, juga menyarankan Pemerintah Aceh agar lebih transparan dalam menyajikan data kepada publik tentang capaian pembangunan Aceh selama dua tahun.

“Data tersebut meliputi standar dan indikator capaian dan angka-angka yang ditampilkan, terutama menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi, berhubung menurut data statistik, Aceh berada pada urutan termiskin di Sumatera dengan APBD/APBA yang jumlahnya sangat besar,” katanya Effendi.

Menurut Effendi, hal ini harus dijelaskan secara jujur dan benar ke publik, jangan hanya sekadar membuat image making (pencitraan). “Bagaimana mungkin data yang ditampilkan berbanding terbalik dengan kenyataan atau standar nasional yang memvonis Aceh sebagai daerah termiskin, dan ini perlu catatan penting bagi Pemerintah Aceh untuk mencari solusi,” kata Effendi.

Ia juga mencermati data pengangguran yang ditampilkan dan dilaporkan mengalami penurunan. Namun, dalam kenyataannya, yang kami amati belum ada kemajuan, terutama dalam hal terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Aceh dengan adanya idustri/pabrik baru yang dibuka di Aceh selama dua tahun terakhir,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani mengatakan, meski pembangunan Aceh belum mencapai target RPJM Aceh 2017-2022, tapi sudah on the track ke arah positif.

Ia perkuat argumennya dengan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh naik dari 4,19% di awal periode kepemimpinan Irwandi-Nova menjadi 4,6 persen pada tahun 2918. (Tribun/Nrl)

 

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS