21419 KALI DIBACA

Soal Izin Dokumen Keagenan Kapal, Inilah Respon Positif Otoritas Pelabuhan Daerah

Soal Izin Dokumen Keagenan Kapal, Inilah Respon Positif Otoritas Pelabuhan Daerah
example banner

Kupang | Realitas – Mencuatnya pemberitaan soal dugaan sejumlah keagenan kapal di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum mengantongi izin, mendapatkan respon cepat dari otoritas pelabuhan Tenau Kupang, melalui Kepala Tata Usaha Muhamad Sangaji.

Pihaknya, pada Jumat (3/5/2019) langsung menggelar rapat yang diikuti oleh sejumlah perusahaan keagenan kapal.

Namun, sayangnya Muhamad Sangaji belum bisa memberikan keterangan banyak terkait hasil rapat tersebut.

“Untuk sementara kami belum bisa memberikan keterangan dulu, karena pimpinan kami sedang berada di luar kota,” ujar Sangaji, dengan singkat.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri (PM) 11 Tahun 2016, menyebutkan bahwa perusahaan nasional keagenan kapal wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal asing dan kapal berbendera nasional yang diageninya selama berada di Indonesia.

Keagenan kapal berhak menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan.

Sebelumnya, Kabag Organisasi dan Humas Dirjen Perhubungan Laut Kemehub Bambang Sutrisna, mengungkapkan apabila suatu kapal asing berlabuh di Indonesia maka perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut harus menunjuk perusahaan lain.

Hal itu ditujukan untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan dimaksud.

Kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing atau laut nasional selama berada di Indonesia, dinamakan usaha keagenan kapal.

Sebelumnya, kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL dan harus memiliki kapal sebagai salah satu intstrumennya.

Kini menggunakan Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK) keagenan kapal tidak harus memilik kapal.

“Jika perusahaan keagenan kapal dimaksud melanggar ketentuan yang telah disepakati maka dapat dikenai sanksi, antara lain secara administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin oleh Dirjen Perhubungan Laut,” katanya.

Diketahui, Penggunaan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) bagi pengusahaan keagenan kapal dianggap tidak lagi bisa dipertahankan.

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Peraturan Menteri tersebut telah diundangkan pada tanggal 28 januari 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Dance Henukh)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS