29019 KALI DIBACA

Pemkab Atam Kembali Dikecam Waktu Penandatanganan Kwitansi Beasiswa 1 Hari

Pemkab Atam Kembali Dikecam Waktu Penandatanganan Kwitansi Beasiswa 1 Hari
example banner

Kuala Simpang | Realitas – Terkait penandatanganan ulang kwitansi beasiswa hanya dapat dilakukan 1 (satu) hari dan tidak dapat diwakilkan, Pemkab Aceh Tamiang kembali mendapat kecaman oleh mahasiswa, kecaman itu sangat beralasan mengingat saat ini mahasiswa penerima manfaat tersebut sedang berada diluar daerah menuntut ilmu, Kamis (2/5/2019).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aceh Tamiang (IMATA) Abdul Robby menyayangkan Kebijakan Kabag Kesra Aceh Tamiang terkait realisasi beasiswa yang dinilainya kurang mempertimbangkan kondisi mahasiswa saat ini.

Sebelumnya Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tamiang (AMT) melakukan Aksi Demo di Kantor Bupati Aceh Tamiang pada 22 April 2019 untuk menuntut Dana Beasiswa yang menjadi hak mereka sesuai dengan surat yang di keluarkan Bupati surat nomor: 422.5/945 tanggal 2 Februari 2018.

Massa yang melakukan aksi itu disambut oleh Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, MKn Kapolres AKBP Zulhir Destrian Ketua DPRK Fadlon serta Wakil Bupati T. Insyafuddin S.T, dalam dialognya, AMT dan Pemerintah telah menyepakati 3 poin, sebagai berikut :

1. Untuk penandatanganan penerimaan beasiswa tahap awal sebanyak 898 orang, pada tanggal 29 April 2019 dan akan dilaksanakan pencairan dana dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

2. Untuk penandatanganan dan pencairan tahap II setelah 50 (lima puluh) hari pencairan tahap pertama, maka akan di cairkan tahap ke II.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengupayakan beasiswa setiap tahunnya sesuai UUPA No. 5 Tahun 2018.

Namun dalam merealisasikannya terdapat kendala yang dirasa kurang pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten, dimana pada Jumat yang lalu (26/4/2019) bagian Kesra mengeluarkan pengumuman agar penandatanganan ulang kwitansi beasiswa di lakukan 1 (satu) hari dan tidak dapat diwakilkan.

Abdul Robby sangat menyayangkan kebijakan tersebut, pasalnya para mahasiswa penerima manfaat beasiswa banyak di antaranya tersebar di berbagai daerah sampai ke pulau Jawa.

“Penerima manfaat itu banyak berada diluar daerah, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Sumatera Utara, Jakarta, Jogjakarta, Bandung dan daerah lainnya, apakah mereka yang harus pulang untuk menandatangani kwitansi, otomatis mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, sementara biaya yang disalurkan tidak sebanding”, ujar Abdul Robby selaku Ketua Umum IMATA.

Belum lagi dalam beberapa Minggu ini mahasiswa di berbagai kampus sedang melakukan midtes dan ujian tengah semester, tambahnya lagi saat ini juga ada mahasiswa yang sedang mengikuti KKN atau KPM, sudah pasti mereka tidak bisa meninggalkan kegiatan yang sedang mereka jalanani karena lokasi KKN/KPM sebahagian besar berada dipelosok Kampung.

Berdasarkan permasalahan di atas mahasiswa berharap pertimbangan dan kebijaksanaan Pemkab Aceh Tamiang terkait kebijakan yang dikeluarkan dirasa kurang mempertimbangkan kondisi mahasiswa saat ini, kami mengharapkan pemkab dapat memberikan kebijakan untuk menandatangani kwitansi dapat diwakilkan oleh orang tua atau keluarga kandung mahasiswa penerima beasiswa. (Saiful Alam)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS