70219 KALI DIBACA

Komitmen Dan Konsistensi Ketua LASKAR Mengawal Keberadaan Kawasan Sabang Dan Gula Ilegal Milik Siapa

Komitmen Dan Konsistensi Ketua LASKAR Mengawal Keberadaan Kawasan Sabang Dan Gula Ilegal Milik Siapa
Teuku Indra Yoesdiansyah
example banner

Sabang | Realitas – Komitmen dan konsistensi Ketua LASKAR (Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya) Teuku Indra Yoesdiansyah sebagai seorang Putra Daerah yang lahir dan besar di Sabang (Pulau Weh) namun ada pihak-pihak yang tidak yakin kasus barang bukti gula tanpa SNI ini akan ditindaklanjuti atau didiamkan begitu saja, ternyata anggapan itu keliru dan ditepis dengan tindakan mengirim surat ke Kapolda Aceh dengan tembusannya hingga ke Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya Teuku Indra yang akrab disapa dengan Popoen sudah melakukan investigasi ke TKP, dan juga sudah berkordinasi dengan pihak Polda Aceh, bahkan sudah berusaha menghubungi Kapolres Sabang via wa, namun tidak ada respon dari beliau, sehingga pada hari ini kami dari LASKAR Aceh resmi menyurati Kapolda Aceh untuk mengambil tindakan tegas terhadap pembiaran barang bukti Gula Non SNI yang beredar di kawasan Sabang, ujar Popon Kepada Media ini di Banda Aceh, Jumat (3/5/2019).

Siapapun yang terlibat perlu ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tecipta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat Sabang dalam mendirikan dan menjalankan usahanya di kawasan Sabang, ujarnya

Untuk kesekian kalinya Popoen mengingatkan jangan terus beranggapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang itu berbeda dengan kawasan bebas lainnya, jika kita punya keunggulan aspek legalitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA), seharusnya keunggulan ini ditindaklanjuti dengan membuat berbagai Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, dan harus ada uji publik terhadap peraturan tersebut sebelum diberlakukan, jangan terus berhalusinasi dan mengeluarkan izin yang bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, karena hal ini sangat merugikan pelaku usaha baik segi waktu, modal, dan kepercayaan.

Teuku Indra sebagai putra daerah Sabang merasa sangat khawatir terhadap keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan kawasan Sabang jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada tindakan yang diambil terkait kewenangan dibidang perizinan dan lalulintas barang di kawasan Sabang, yang sudah pasti kita akan kehilangan “Legitimasi” sebagai lembaga yang sudah mendapat beberapa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, jika tidak ada upaya dan terobosan baru yang inovatif sebagai Badan Layanan Umum yang dititik beratkan menghidupkan industri-industri sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan, bukan pola pengembangan seperti sekarang ini.

Mengulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh yang berkomitmen kuat untuk mendukung BPKS sebagai lembaga yang diberi amanat dengan adanya Undang-Undang 37 Tahun 2000, Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010, dikatakan olehnya, “Dengan payung hukum yang telah ada saat ini, BPKS harus terus dijalankan, dan mulai saat ini kita akan segera mengidentifikasi apa saja qanun, Peraturan.

Pemerintah dan Keputusan Menteri yang paling signifikan dan prioritas yang harus dirumuskan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan BPKS,” kata Plt Gubernur.

Dan beliau juga mengatakan bahwasanya, “Pembangunan dan pengembangan sebuah kawasan pengusahaan hanya dapat dilakukan secara bersama-sama.

Tidak ada Superman yang bisa membangun Sabang seorang diri.

Membangun Sabang harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kebijakan terkait, dan mendapatkan dukungan masyarakat,” ujar Nova.

“Saya akan mendukung sebesar-besarnya BPKS, waktu kita tidak banyak dan jangan lagi bekerja sia-sia, untuk itu, saya imbau agar BPKS terus berkreasi dan berinovasi karena Sabang tidak bisa dikelola secara biasa, sudah saatnya BPKS membuka dan menjalin kerjasama dengan lembaga, institusi bahkan negara-negara maju seperti Singapura,” imbuh Nova beberapa waktu.

Kilas balik cerita diatas mengingatkan kita untuk berani bersikap dan berani berbuat “besar” namun “terukur”, jadi masalah sepele yang terjadi di kantor PTSP BPKS ini kenapa terus dibiarkan, kita ketahui permasalahan hukumnya sudah melebar kemana-mana, seperti masalah pelaku usaha yang oknumnya saat ini sedang berproses di pengadilan negeri Sabang, lalu kasus gula non SNI, dan beberapa kesalahan lainnya yang segera akan saya ungkap semua.

Dan bukan masalah perizinan saja, namun semua permasalahan yang menyimpang dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Resmi Laskar kepada Polda Aceh hari ini adalah salah bentuk keseriusan kami “mengawal” agar keberadaan kawasan Sabang dapat terus kita pertahankan, kita kembangkan dan kita majukan segabagaimana amanah undang-undang agar dapat menjadi model pembangunan bagi daerah lainnya, dan dapat menjadi lokomotif ekonomi Aceh serta dapat memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, bangsa dan negara, ucap ketua umum LASKAR, Teuku Indra.

Gula yang menjadi barang bukti kita minta terus di usut sampai tuntas jangan dibiarkan kasus seperti ini terus terjadi, tutup Popon. (Red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS