19019 KALI DIBACA

Kepling di Medan Johor Divonis Empat Tahun Penjara karena Meras Rp 30 Juta

Kepling di Medan Johor Divonis Empat Tahun Penjara karena Meras Rp 30 Juta
example banner

MEDAN – Kepling Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Kamaruddin Kaloko hanya bisa tertunduk saat divonis 4 tahun penjara oleh Hakim Ketua Ferry Sormin di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (9/5/2019).

Selain itu, Hakim juga membebankan denda Rp 200 juta dengan subsider 1 bulan kurungan dengan pasal 12 huruf e tindak pidana korupsi.

“Dengan ini Mengadili dan menyatakan terdakwa Kamaruddin terbukti melakukan perbuatan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebut Hakim dalam amar putusan.

Hakim Ferry menerangkan bahwa terdakwa sebagai penyelenggara negara telah melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar dalam pengurusan ganti rugi tanah.

Terdakwa yang mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang dengan kopiah ini tampak lesu dan hanya bisa menatap wajah hakim saat pembacaan amar putusan.

Beberapa kali Kamaruddin hanya bisa melihat ke arah Pengacaranya dan termenung sambil menundukkan kepala.

Seusia pembacaan putusan terdakwa setelah berdiskusi dengan pengacanya Sri dari LBH Menara Keadilan menyatakan menerima putusan hakim tersebut.

Seusia sidang, Tribun mencoba berbincang dengan terdakwa atas tanggapannya terhadap putusan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa dirinya hanya pasrah dan mengaku cukup atas putusan tersebut.

“Sudahlah kita terima aja. Kalau ditanya cukup dengan tidak cukupnya maunya kan kita mau yang seringan-ringannya, jadikan ini udah putusan, ya sudahlah. Terima, kita terima saja,” cetus Kamaruddin.

Vonis ini sedikit lebih rendah dari dituntut JPU Nur Ainun pada sidang sebelumnya yaitu 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

JPU Nur Ainun menjelaskan bahwa awal kasus ini bermula pada 7 September 2018 di Jl. A.H. Nasution terdakwa meminta uang Rp30.000.000 kepada korban Roger Taruna dalam proses pengurusan ganti rugi tanah

“Selaku Kepling terdakwa memaksa korbang memberikan uang Rp 30 juta dengan jaminan buku tabungan milik korban dan apabila tidak diberikan maka terdakwa mengancam tidak akan membantu pengurusan pencairan ganti rugi tanah milik korban dan uang ganti rugi tersebut tidak dapat dicairkan,” jelasnya.

Jaksa menjelaskan bahwa pada 2013 hingga 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan pembebasan tanah di Jl Karya Wisata yang bertujuan untuk memperlebar jalan karena macet.

Dimana tahap I dimulai sejak 2013 yang dimulai dari simpang Jalan AH. Nasution Kota Medan sampai dengan simpang Jalan Karya Kasih Kota Medan dengan panjang sekitar 800 Meter dan lebar lebih dari 6 Meter.

“Kemudian dilanjutkan ke Tahap II Tahun 2016 dengan pembebasan dimulai dari simpang Jalan Karya Kasih Kota Medan sampai dengan simpang Jalan Eka Warni Kota Medan dengan panjang sekitar 1.000 Meter dan lebar lebih dari 6 Meter,” tuturnya.

Dalam pembebesan tersebut, Jaksa Nur Ainun menjelaskan Dinas bekerjasama dengan Kepala Lingkungan (Kepling) yang adalah terdakwa, Lurah, Camat, PPTK, PPK, dan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

“Dalam pembebasan Jalan Karya Wisata Tahap I sudah semua warga memperoleh ganti rugi dan fisiknya sudah selesai dibangun, sedangkan Tahap II belum semua warga mendapatkan ganti rugi yang kendalanya terkait alasan hak kepemilikan, sedang dalam sengketa, dan ada juga masyarakat yang meminta ganti rugi tanah melebihi harga yang ditetapkan,” terangnya.

Selanjutnya, pada bulan Maret 2016 terdakwa selaku Keplin mengantarkan surat undangan kepada korban Roger untuk hadir di Kantor Camat Medan Johor terakait sosialisasi ganti rugi untuk pelebaran jalan di Jl. Karya Wisata Tahap II

“Karena tanah milik saksi Roger seluas 1600 m yang terletak di Jalan Karya Wisata No. 71 Lingk. X Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor dijadikan untuk pelebaran jalan tersebut,” tuturnya.

Lalu korban datang dan hasil sosialisasi memberitahukan bahwa tanah miliknya yang terkena pelebaran jalan di Jl. Karya Wisata Tahap II seluas 68 m dari tanah seluas 1600 m yang termasuk dalam SHM Nomor 2342 dan SHM Nomor 2343.

“Lalu korban melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan ganti rugi, yang kemudian menyerahkan persyaratan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, namun walaupun persyaratan tersebut sudah dilengkapi ternyata sekitar 1 tahun lebih ganti rugi tanah tak kunjung dicairkan oleh dinas terkait,” tuturnya.

Nur mengungapkan karena korban belum juga mendapat kepastian pencairan ganti rugi tanahnya, saksi menghubungi terdakwa Kamaruddin untuk menanyakan mengenai ganti rugi tanah milik saksi tersebut.

“Lalu terdakwa menyebutkan untuk mencairkan ganti rugi tanah tersebut harus ada tim kusus yang mengurus dan dikenakan biaya namun saat itu terdakwa belum memberitahukan berapa biayanya namun saat itu juga korban mengatakan bahwa untuk pengurusan ganti rugi tersebut tidak ada dikenakan biaya,” tuturnya.

Kemudian terdakwa mengajak korban ke kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dengan alasan untuk menjumpai tim ganti rugi pembebasan tanah.

“Lalu korban mendapat penjelasan belum bisa mendapatkan uang ganti rugi karena tanah yang terkena pelebaran jalan di luar sertifikat. Lalu korban meminta pihak dinas untuk melakukan pengukuran ulang namun pihak dinas tidak pernah datang untuk melakukan pengukuran ulang,” terangnya.

Kemudian terdakwa menghubungi korban untuk bertemu dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada korban jik ingin uang ganti rugi tersebut dicairkan, maka harus bersedia membagi dua bagian uang yang diterima.

“Lalu korban memohon untuk diberi keringanan namun terdakwa mengatakan tim-nya banyak, jika tidak bisa bagi dua, minimal sepertigalah. lalu korban menjelaskan ia tidak dapat mengambil keputusan dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan keluarga,” cetusnya.

Lalu pada 27 Agustus 2018 terdakwa menjumpai korban di rumah dengan membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, lalu menyuruh korban untuk menandatangani surat tersebut.

“Setelah surat tersebut ditandatangani, terdakwa mengatakan bahwa agar uang ganti rugi dapat dicairkan, maka korban harus memberikan uang sebesar Rp 30 juta sebagai jaminan agar uang tersebut akan diberikan. Dimana korban harus menyerahkan buku tabungan miliknya kepada terdakwa, dan jika uang sudah dicairkan maka terdakwa akan bertemu di Bank dan kemudian korban menarik uang dari Bank lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa,” tuturnya.

Selanjutnya dikarenakan adanya permintaan dana dalam proses pencairan ganti rugi tanah milik saksi, korban melaporkan hal tersebut ke Saber Pungli Pusat dengan mengirimkan melalui call center 1193 dan pada 30 Agustus 2018.

“Laporan korban mendapat respon dari call center Saber Pungli pusat dengan ucapan kemudian pada September 2018 Personil Polsek Deli Tua menangkap terdakwa.(tr)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS