44819 KALI DIBACA

Ippelmas Banda Aceh Desak Pemerintah Keluarkan Simeulue Dari Hutan Lindung

Ippelmas Banda Aceh Desak Pemerintah Keluarkan Simeulue Dari Hutan Lindung
example banner

Sinabang | Realitas – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 lalu.

Sesuai SK tersebut Kawasan Hutan Lindung Simelue menjadi 57.634 hektar dari sebelumnya 59.056 hektar.

Berkurangnya luas areal Hutan Lindung diikuti dengan bertambah luas kawasan APL, HP, Tahura akibat tidak tersedianya areal HPT.

Sebelumnya melalui Surat Keputusan nomor: 170/Kpts-II/2000, Menhut menetapkan luas hutan lindung 59.056 Hektar, HPT 3.625 Hektar, HP 29.348 Hektar dan luas APL mencapai 95.637 hektar dengan total keseluruhan arela mencapai 187.666 Hektar.

Sesuai SK bernomor 103/MenLHK-II/2015, tersebut luas APL yang mencapai 96.754 ha terdiri dari HL 57.634 Ha, Produksi 23.904 Ha dan Tahura 919.06 Ha dengan total keseluruhan 179.213 h. seluruh lahan tersebar di 10 Kecamatan.

Ketua IPPELMAS Banda Aceh Isra Fu’addi dalam penyampaiannya kepada media mengatakan bahwa, masalah hutan lindung ini adalah masalah serius yang harus segera disuarahkan.

Pemerintah Kabupaten Simeulue dan DPRK Simeulue harus segera mendesak Menteri Kehutanan RI untuk menghapuskan status hutan lindung di Simeulue.

Mengingat tidak semua masyarakat Simeulue berprofesi sebagai nelayan melainkan juga ada petani dan pekebun, hutan Simeulue adalah hutan yang sudah dikuasai masyarakat sejak dahulu kala sebagai sumber pencarian masyarakat secara turun temurun semenjak dari nenek moyang dikelola pemiliknya, antara lain kebun Cengkeh, kebun Durian, dan kawasan hutan lainya.

Apalagi masyarakat tidak mengetahui bahwa tanah mereka termasuk kawasan hutan lindung, masyarakat baru mengetahui sebagai hutan lindung setelah dari pihak kantor dinas Pertanahan mendata pembuatan Sertifikat pertanahan gratis kepada warga setempat, namun terkait dengan hal itu tidak bisa didata oleh petugas Pertanahan dikarenakan termasuk hutan lindung.

Warga setempat kecewa dan terkejut melihat tanah mereka tidak bisa didata sebagai tanah milik warga

Bahkan salah satunya kawasan Pemukiman milik warga Desa Salur Latun, Kecamatan Teupah Barat termasuk wilayah hutan lindung milik Negara, ini tidak bisa dibiarkan.

Jika dibiarkan maka ini akan menjadi tindak pidana kepada masyarakat Simeulue yang melakukan pengambilan cengkeh, durian, kayu serta Rotan yang selama ini sebagai sumber mata pencarian masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat.

Siapa yang berani bertanggung jawab?, tutupnya. (zulfadli)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS