32619 KALI DIBACA

Terkait Soal Hukum Dalam Pemilu, Kejari Siap Backup KIP Abdya

Terkait Soal Hukum Dalam Pemilu, Kejari Siap Backup KIP Abdya
Foto: Realitas/Syahrizal Ketua KIP Abdya, Sanusi dan Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH menandatangani MoU terkait penanganan hukum bidang perdata dan TUN di kantor Kejari setempat, Kamis (11/4/2019).
example banner

Blangpidie | Realitas – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) siap membackup Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat jika ada persoalan yang menyangkut dengan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) dalam Pemilu 2019 mendatang.

Hal itu dinyatakan oleh Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH usai menandatangani nota kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) antara KIP dan Kejari Abdya di Aula Kejari setempat, Kamis (11/4/2019).

Prosesi jalinan kerjasama antara kedua lembaga yang kantornya berdekatan itu, juga turut disaksikan para Komisioner KIP lainnya dan para Kasi di lingkungan Kajari Abdya.

Kajari Abdur mengatakan, dengan komitmen bersama dalam pelaksanaan Pemilu diharapkan bisa membangun kerjasama dibidang hukum perdata dan TUN sehingga tetap bersinergi antara KIP dan Kejari Abdya.

Kejaksaan berperan penting terhadap suksesnya Pemilu.

Peran tersebut diberikan secara profesional dan proposional. Peran itu bukan hanya menyelesaikan sengketa tindak pidana Pemilu, tetapi juga berperan dalam bidang perdata dan TUN, yaitu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya kepada KIP Abdya.

Penandatanganan MoU ini penting dilakukan karena KIP adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

“MoU ini sejak 2016 lalu sudah berjalan, dan tahun ini diperbaharui kembali, telah banyak upaya pendampingan hukum yang sudah kita lakukan dan berakhir dengan baik,” ungkapnya.

Terkait hal itu, dia mengingatkan agar semua pihak harus saling memberi informasi sehingga cepat menghasilkan jalan keluar yang terbaik jika terjadi masalah dalam Pemilu 2019 ini.

Ia juga berterimakasih kepada KIP Abdya yang sudah memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk tetap bekerjasama dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini dengan harapan dapat tercapai sebagaimana ketentuan yang ada.

“Tugas dan wewenang KIP sebagai penyelenggara tidak lepas dari gugatan atau tuntutan dari peserta Pemilu, maka dari itu kerjasama ini terus dilakukan. Harapan kami Pemilu di Abdya dapat berjalan dengan baik, jujur dan adil,” harapnya.

Secara singkat, Ketua KIP Abdya, Sanusi dalam kesempatan itu mengatakan, upaya kerjasama dibidang penanganan hukum perdata dan TUN tersebut guna untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu legislatif, dewan perwakilan daerah dan presiden/wakil presiden pada 17 April mendatang.

Penandatangan MoU ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan KIP Abdya sebagai penyelenggara Pemilu serentak tahun 2019.

“Berkaca pada pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya, ada beberapa persoalan yang ditimbulkan hingga diperlukan upaya hukum yang tepat untuk menghasilkan pesta demokrasi yang bermartabat, penanganan persoalan itu tuntas dengan baik, karena jalinan kerjasama dengan Kejari Abdya yang selalu siap mendampingi KIP,” demikian paparnya. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS