44819 KALI DIBACA

Panwaslih Kabupaten Simeulue Melakukan Acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Panwaslih Kabupaten Simeulue Melakukan Acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
example banner

Simeulue | Realitas – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwasli) Kabupaten Simeulue melakukan acara Sosialisai Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tokoh masyarakat, MPU, MAA, dan unsur elemen masyarakat lainnya di Graha D’fit, Kamis (28/02//2019) sekitaran Kota Sinabang.

Tujuan di adakannya kegiatan hari ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelanggaran pada tahapan pemilu sampai pada pelaksanaan pemilu nantinya.

Agar tercapainya penyelenggaran pemilu yang jujur, adil dan rahasia di Masyarakat.

Achyar Yulius SH Ketua Panwaslih Simeulue, mengatakan pihak Panwasli Simeulue menyadari tentang keterbatasan dan kekurangan dalam mengawasi setiap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu di Masyarakat yang di lakukan oleh oknum tertentu yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaran pemilu.

Jika terjadi pelanggaran pemilu di masyarakat, Achyar mengajak seluruh elemen masyarakat agar proaktif dan partisipasif untuk melaporkan ke Panwasli Simeulue.

Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu ke Panwasli, pada setiap tahapan penyelenggaran pemilu dan dituangkan dalam form medel B.1.

Jenis pelanggaran pemilu ada dua jenis yaitu :

1. Pelaggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana UU pemilihan umum.

2. Pelanggaran Administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaran.

Syarat laporan dugaan pelanggaran, ada dua syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil meliputi :

1. Pihak yang berhak melaporkan (WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu

2. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu.

3. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi : a. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan Tanggal dan waktu.

Syarat materil meliputi :

1. Identitas pelapor.

2. Nama dan alamat pelapor.

3. Peristiwa dan uraian kejadian.

4. Waktu dan tempat peristiwa terjadi.

5. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

6. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

(zulfadli)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS