65619 KALI DIBACA

SK KPU RI An Munzir Dan Fauzan Novi Anggota Komisioner KIP Aceh Utara Dimenangkan Dalam Putusan PTUN Jakarta Terhadap Gugatan Agustiar Selaku Penggugat

SK KPU RI An Munzir Dan Fauzan Novi Anggota Komisioner KIP Aceh Utara Dimenangkan Dalam Putusan PTUN Jakarta Terhadap Gugatan Agustiar Selaku Penggugat
example banner

Jakarta | Realitas – Sidang Putusan terkait SK Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dimenangkan dan/atau dikuatkan dalam putusan Persidangan dengan Nomor Register Perkara : 180/G/2018/PTUN.JKT, Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dihadiri oleh Juned,SH selaku Kuasa Hukum dari pihak KPU RI yang disebut Pihak Tergugat dan Anggota Komisioner KIP Aceh Utara sdr. Munzir,S.km selaku pihak Tergugat II Intervensi I, dan sdr. Fauzan Novi,Spd selaku Tergugat II Intervensi II keduanya dikuasakan oleh Penasihat Hukum Juno Jalugama,SH, Bety Friska,SH dan di dampingi Zulfahriza,SH (Farid) yang berkantor pada Kantor Advokat Jesse Heber Ambuwaru & Partners Advocates dan Legal Consultants yang beralamat di Jakarta, Selasa (18/12/2018) pagi.

Mengingat gugatan yang diajukan oleh Sdr Agustiar yang terdaftar tertanggal 06 Agustus 2018 di PTUN Jakarta dengan perkara Nomor : 180/G/2018/PTUN.JKT pada pokoknya adapun alasan dari sdr Agustiar, melalui Kuasa Hukumnya J.Kamal Farza,SH selaku penggugat, Menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, Khusus atas nama Munzir,Skm dan Fauzan Novi,S.pd Tanggal 04 Juli 2018, Bahwa kedua Komisioner yang di SK-kan oleh KPU RI tersebut bermasalah dengan hukum.

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sdr Munzir adalah seorang PNS yang maju sebagai komisioner tanpa mengantongi izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sedangkan Fauzan Novi memiliki hubungan suami istri dengan sesama penyelenggara pemilu yang berstatus seorang ASN pada Sekretariat KIP yang dianggap secara aturan KPU dan Kode Etik DKPP, ASN yang bekerja di Sekretariat adalah juga Sebagai Penyelenggara Pemilu dalam dalil gugatannya, dan Penggugat juga dalam dalil gugatannya menerangkan Bahwa Panitia seleksi yang disebut Tim Pansel dan DPRK Aceh Utara tidak melaksanakan sebagaimana mestinya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Akan tetapi semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya J.Kamal Farza dalam persidangan yang berlangsung selama 10 kali pertemuan sidang sampai dengan sekarang dimulainya pendaftaran gugatan oleh penggugat dalam hal ini terbantahkan oleh dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang sesuai dengan aslinya serta saksi fakta yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Juno Jalugama,SH didampingi Zulfahriza,SH (Farid) yang berkantor pada kantor Advokat Jesse Heber Ambuwaru dan Partners yang beralamat di Jakarta.

Selanjutnya dalam Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam pertimbangannya bahwa gugatan yang diajukan oleh Agustiar didampingi Kuasa Hukum Bukhari,SH yang disubtitusikan Kuasa Hukum sebelumnya J.Kamal Farza yang mendalilkan cacat subtansi administrasi bermasalah dengan hukum, mengenai izin rekomendasi dari pimpinan dikarenakan berstatus sebagai PNS, sehingga tidak dapat dibuktikan secara hukum didalam persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Tergugat II Intervensi I Sdr Munzir pada intinya Proses Penyelenggara Pemilihan Komisi Independen Pemilihan di Aceh tetap mematuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 BAB IX Pasal 56 jo Ayat 6 dan Ayat 7 jo Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 9 Huruf M Yang mana berbunyi Ayat (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP;

Dan jo Pasal (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Qanun Gubernur/Wakil Gubernur;

Jo Qanun Nomor 6 Pasal 9 huruf ‘m, dijelaskan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 56 Jo Ayat 6 Jo Ayat 7 Jo Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Jo Pasal 9 huruf m, yang diamanatkan berlaku khusus terhadap penyelenggara pemilihan umum di Aceh maka sangat jelas pada pokoknya telah disebutkan bahwa tidak bersedia menduduki jabatan setelah terpilih menjadi anggota KIP bukan sebelum terpilihnya menjadi anggota KIP, berdasarkan penjelasan diatas pembuktian dalam persidangan bahwa Tergugat II Intervensi I dalam hal ini selaku atas nama sdr Munzir dapat membuktikan dalam persidangan ternyata terdapat surat izin rekomendasi dari pimpinan dan tidak memiliki jabatan.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat sdr Agustiar dikuasakan oleh penasihat hukum subtitusi Bukhari,SH sebelumnya J.Kamal Farza terhadap adanya cacat subtansi administrasi bermasalah hukum terhadap tergugat II intervensi I memiliki jabatan setelah terpilih menjadi KIP dan sebelum menjadi KIP tidak terbukti secara hukum.

Namun selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tergugat II Intervensi II sdr Fauzan Novi dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa terhadap Tergugat II Intervensi II terdapat adanya hubungan suami istri dengan sesama penyelenggara pemilu yang berstatus seorang ASN pada Sekretariat KIP Aceh Utara yang dianggap secara aturan KPU dan Kode Etik DKPP, ASN yang bekerja di Sekretariat adalah juga Sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga dalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Pihak Tergugat II Intervensi II yang dikuasakan oleh kuasa hukumnya didalam persidangan maka, berdasarkan Undang- undang No 7 Tahun 2017 jo Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Jo Pasal 6 Penyelenggara Pemilu yang berbunyi
KPU terdiri atas:
a. KPU
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten/Kota
d. PPK
e. PPS
f. PPLN
g. KPPS dan
h. KPPSLN.

Berdasarkan aturan hukum diatas majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap tergugat II Intervensi II apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti secara hukum, terkait terdapat adanya ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, bahwa jelas ASN yang berstatus bekerja pada sekretariat KIP Aceh utara bukanlah sebagai penyelegara pemilu sebagaimana telah di jelaskan diatas pada UU No 7 tahun 2017 Pasal 1 angka 7 jo Pasal 6 huruf a, b, c, d, f, g, h; sehingga terpenuhi dalam ketentuan syarat dalam aturan Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 huruf ‘p yang berbunyi “tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;

Maka dari itu sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat dalam putusannya Mengadili Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, seluruhnya dan dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum untuk Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian persidangan dengan agenda pembacaan putusan sidang yang dipimpin Dr. Nasrifal SH.MH Selaku Ketua Majelis, Joko Setiono SH.MH dan Sutiyono SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis dan di bantu oleh Panitera Pengganti Titin Rustinih,SH.MH. (H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS