106019 KALI DIBACA

Saluran Irigasi Rp 35 Miliar Terjebak Dalam Ganti Rugi Yang Tidak Tuntas

Saluran Irigasi Rp 35 Miliar Terjebak Dalam Ganti Rugi Yang Tidak Tuntas
example banner

Bireuen | Realitas – Menurut pangakuan Ketua Pemuda Desa Lawang Zulkifli kepada media ini, pemilik lahan yang terkena lintasan saluran irigasi tersebut, yang hampir seluruhnya sudah sepakat menyangkut ganti rugi dengan panitia desa.

Tapi, saat pembayaran ada warga yang tidak menerimanya, karena yang dibayar tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.

Yang selebihnya tidak membawa melaporkan kepada panitia desa, sehingga tidak bisa menangani kasusnya.

Untuk pembebasan tanah didesanya, sepertinya tidak melibatkan panitia dari propinsi maupun Kabupaten.

Jadi, sepenuhnya pihak desa, dan dalam musyawarah degan pemilik tanah, dirinya tidak melihat pihak provinsi atau pun pihak Kabupaten yang ikut serta dalam musyawarah dengan pemilik lahan.

Disinggung harga permeter yang dibayarkan kepada pemilik lahan, disebut Zulkifli, tidak diketahuiya, mengigat harga yang ditetapkan untuk harga per meternya berbeda-beda, dan mengapa sampai harganya berbeda-beda, ia pun tidak mengetahuinya.

Data yang ada di perangkat desa tentang pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi di kirim Banda Aceh, yang akhirnya warga pemilik lahan menerima uang ganti rugi melalui rekening bank masing-masing, kemudian harus menyisihkan 10 persen dari total uang, ganti rugi yang dterimannya, yang katanya untuk desa.

Namun, Saat ditanyakan kepada pemilik lahan berapa jumlah dana yang terkumpul dari penyisihan masing-masing 10 persen itu, mereka mengaku tidak mengetahuinya, termasuk untuk apa dana itu digunakan.

”Saya sendiri menyerahkan yang 10 persen itu, mengingat sudah tak jelas lagi pengunaan dana ganti ruginya,” paparnya.

Sedangkan yang belum dibayar ganti ruginya, kata Zulkifli, menurut info yang diterimanya, segera akan diselesaikan oleh pihak provinsi.

Ada juga pemilik lahan, baru bersedia tanahnya di ganti rugi, jika panitia dari provinsi langsung, bernegosiasi dengannya menyangkut standar harga tanah Permeternya.

Seperti yang sudahkan ditetapkan pemerintah tanpa melibatkan pihak ketiga.

Sumber lainnya menyebutkan, awalnya proyek tersebut, cukup ramai dengan hiruk pikuknya para pekerja yang memasang turap, dan hilir mudiknya dump truck pengangkut material serta raungan suara alat berat becho atau eskavator yang mengeruk saluran irigasi Gajah Aneuk Rhet.

Tapi situasi itu tidak ada lagi, setidaknya, sabtu pekan lalu, ketika media ini melakukan investigasi ke Desa Lawang.

Hal itu dikarenakan pekerja sudah pulang kampung dan ada yang pulang ke Medan, menyusul tidak adanya gaji atau upah yang seharusnya mereka terima pada proyek tersebut.

Tokenya diduga kurang bonafit, selain pembayaran upah yang tidak beres, juga masih terutang dengan pihak pemasok material dan alat berat yang disewa lainnya,” ujar sumber tadi.

Seperti di saksikan media ini, Sabtu pekan lalu, suasana masih sangat lengang, dan tampak hanya beberapa pekerja, yang menurut pekerja tersebut, diperkirakan keesokan hariya, Minggu pekan lalu, sudah adanya pekerja yang masuk.

Tapi yang jelas pekerjaan yang diakui pihak perusahaan baru mencapai 35 persen, tidak akan selesai tepat waktu, menyusul kotraknya yang akan berakhir Desember tahun ini.

Masalah yang dihadapi proyek tersebut, nyaris di luar prosedur yang Pemerintah Aceh lewat dana Otsus 2018 langsung mengalokasikan dana yang mencapai puluhan milyar.

Ironisnya, ganti rugi lahan rakyat belum lagi tuntas dibayar, namun sudah dialokasikan bangunan fisiknya.

Seperti disaksikan saat ini, pekerjaaan saluran tampak tidak tembus atau terputus-putus di lokasi-lokasi tertentu, menyusul belum tuntasnya ganti rugi, dilokasi tersebut.

Kebiasaannya, tuntaskan dulu ganti ruginya, baru digarap bangunan fisiknya.

Ini justru dilakukan berbarengan dengan pengalokasian dana ganti rugi dan pengalokasian dana bangunan fisiknya, malah ganti rugi, tidak tuntas lagi.

Jika begini, berakibat bisa menghambat pembangunan, “ungkap sumber media ini.

Pihak PT Ramai Jaya Sejati melalui, staf Administarsi, Muhammad Heru membantah jika perusahaannya tidak memberi upah atau gaji kepada pekerjanya, sehingga dikabarkan banyak yang pulang.

Ia menduga pihak kepala tukang/pemborong lah yang tidak memberi gaji kepada atau upah kepada mereka, sedangkan pihak perusahaan telah memberikan, yang menjadi hak dan kewajibannya melalui kepala tukang/pemborong.

“Bisa jadi mereka yang tidak membayar kepada pekerjanya,” tanggap Heru yang hal tersebut dibantah, kepala tukang /pemborong, yang kata mereka kepada media ini, pihak perusahaan yang sebenarnya tidak membayarkan kewajibannya, sehingga tidak bisa membayar penuh kepada seluruh pekerja lapangan.

Menanggapi besarnya anggaran untuk proyek tersebut, disebut Muhammad Heru tidak mengetahuinya, tentu itu, alasan itu tidak tidak masuk akal.

Meski disebutnya sebagai orang yang menangani adminstrasi di perusahaan itu, tentu sangatlah tidak jujur pengakuannya, sehigga tidak tahu dana yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.

Begitu pula halnya tentang tidak adanya papan nama proyek di lokasi, lagi–lagi pengakuan yang tidak simpatik, yang disebutnya telah dipasang papan nama di titik nol.

Namun ketika diberi tahu, jika media ini sudah ke titik nol dan tidak ada papan nama proyek seperti yang dimasudkan itu, lalu Mumamad Heru memberi alasan baru, jika kemungkinan papan nama sudah dicopot.

“Siapa yang mencopot Pak, tanya Wartawan.

Tidak tahu siapa yang mencopotnya, jawab Heru tenang.

Ya ya, mungkin Genderuwo wewe yang suka ngibul Pak ya. (M.Reza/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS