118219 KALI DIBACA

Misrahudin Kabid B3 Dan Pertamanan DKLHK Simeulue Membantah Tudingan Kepala Dinas

Misrahudin Kabid B3 Dan Pertamanan DKLHK Simeulue Membantah Tudingan Kepala Dinas
example banner

Simeulue | Realitas – Kabid B3 dan Pertamanan DKLHK Simeulue, Misrahudin menolak dituding Sepihak oleh Kepala Dinas.

Misrahudin Kabid Pengolahan Sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan pada DKLHK Simeulue, kepada Wartawan Media Realitas Jumat (14/12/2018) mengatakan bahwa dirinya merasa terpojok dan tertuding atas pernyataan sepihak Kadis DKLH T. Ridwan, SP.

Saya merasa sangat malu pada publik dan sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Simeulue, atas pemberitaan mengenai alat eksavator milik DKLH Simeulue yang malakukan pengerokan material galian C di Desa Matanurung.

Saya yang melakukannya tanpa diketahui oleh Kepala Dinas, ujarnya.

Sementara saya mengetahui kalau alat eksavator berada di Desa Matanurung dari saudara Kutek sebagai pengawas dan operator eksavator di DKLH Simeulue.

Bahwa alat eksavator sedang dipakai oleh pihak pengguna jasa, sebutnya lagi.

Wartawan Media Realitas menghubungi Kutek melalui telepon selulernya mengenai kebenaran keterangan yang disampaikan Misrahudin, dan Kutek membenarkan bahwa keberadaan alat eksavator itu berada di Matanurung diketahui oleh Kabid B3 dan pertamanan dari saya, ujar Kutek.

Karena beliau menanyakan kepada saya keberadaan alat eksavator, saya sampaikan ada di Matanurung sedang dipakai oleh pihak pengguna jasa, ujar Kutek di ujung telpon selularnya.

Sebelumnya media ini memberitakan Material Galian C Runway Bandara Lasikin Ilegal.

Kamis (13/12/2018) Media Mitrapol menjumpai Kepala Badan Dinas lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Simeulue T. Ridwan diruang kerjanya, mempertanyakan aktivitas galian C di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah.

T. Ridwan mengatakan tidak pernah ada pengeluaran surat rekomendasi tentang izin pengambilan material galian C di Desa Matanurung.

Karena tidak ada pengajuan atau permohonan dari masyarakat, kontraktor atau lainnya yang ingin menggunakan tanah timbunan di lokasi tersebut.

Sehingga Dinas tidak punya dasar untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak manapun maupun pertimbangan teknis lainnya.

Lokasi galian ilegal tanpa izin yang dikerok menggunakan eksavator tanah milik Rusdi (40) di Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah.

Material urugan itu digunakan untuk timbunan proyek APBN 2018 perpanjangan Runway Bandara Lasikin, sambungnya lagi material yang diambil dari sini sebanyak 600 Dum Truk.

Akibat dari pengerukan itu, telah membuat lubang berkedalaman 6 sampai 7 meter dengan diameter lebar sekitar lebih dari 30 x 60 meter persegi.

Dahman Efendi Sekjen Lembaga Pengawasan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI-TIPIKOR) DPD Wilayah Simeulue merasa kecewa dibohongi DLHK Kabupaten Simeulue menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada penggali galian C yang di desa matanurung Kecamatan Teupah tengah.

Namun begitu investigasi ke lapangan melihat kebenarannya, ternyata alat berat escafatornya milik dinas DLHK itu sendiri.

Diduga ada yang disembunyikan sewaktu memberi keterangan kepada kami.

Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) Perwakilan Simeulue, Abriansyah mengatakan bagi pelanggar harus dihukum sesuai dengan undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan meneral dan batu bara dalam pasal 158 merumuskan: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Karena mengingat area lokasi penggalian material tidak layak dilakukan eksplotasi, disebabkan area berada di pemukiman warga yang melakukan aktivitasnya sehari-hari. (zulfadli)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS