68019 KALI DIBACA

Kajari Abdya Pastikan Rekanan Proyek E-Learning Masuk Pelimpahan Tahap II

Kajari Abdya Pastikan Rekanan Proyek E-Learning Masuk Pelimpahan Tahap II
Foto: Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH
example banner

Blangpidie | Realitas – Untuk dugaan korupsi proyek pengadaan E-Learning (Tik) tahun 2015 yang menggunakan dana Otsus sebesar 1,22 miliar, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) baru melakukan pelimpahan berkas tahap I (satu) dengan menahan dua tersangka yang sudah dititipkan pada Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas III Blangpidie.

Dalam pelimpahan tahap I itu, Jaksa menahan Sjd (45) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Abdya dan DD (38) selaku pejabat pengadaan dalam paket tersebut.

“Kita pastikan dalam pelimpahan tahap II nanti ada yang ditahan lagi.

Saat ini sedang kita siapkan berkasnya untuk pelimpahan.

Yang ditahan kemaren itu, baru dari instansi terkait, kemungkinan kali ini rekanannya,” ungkap Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir SH MH diruang loby Kantor Kejari setempat, Selasa (4/12/2018).

Meski rekanan juga terlibat dalam proyek E-Learning itu, Kajari Abdur belum bisa menyebutkan jumlah rekanan termasuk inisialnya.

Dimana, pihaknya masih melakukan persiapan kelengkapan berkas.

“Nanti akan kita kabari lagi pada saat pelimpahan, tunggu saja waktunya.

Yang jelas, semua persoalan kasus E-Learning akan tuntas dalam tahun ini,” jelasnya.

Dikatakan Kajari Abdur, pihaknya akan bekerja dengan mengedepankan profesionalitas.

Apabila sudah cukup syarat formil dan materilnya, siapa tersangka berikutnya tetap akan ditahan.

“Kita tidak mau tergesa-gesa, semua ada tahapannya.

Intinya, jaksa tidak akan memendam kasus ini lama-lama,” demikian singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Abdya telah melakukan penahahan terhadap dua tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan E-Learning (Tik) di Abdya

Dalam perjalanannya, paket tersebut dipecah menjadi 11 item dengan dikerjakan oleh enam (6) rekanan.

Dimana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh telah mengeluarkan hasil audit kerugian negara dalam proyek tersebut lebih kurang Rp.300 juta.

Jaksa menduga kuat kalau dalam proyek tersebut telah terjadi ‘Mark Up’ sehingga terjadi kerugian negara ratusan juta rupiah.

Kemudian memecah item pekerjaan menjadi 11 juga tindakan yang tidak dibenarkan.

Untuk melakukan singkronisasi dari hasil audit pihak BPKP perwakilan Aceh, Jaksa telah memanggil 36 saksi untuk dimintai keterangan.

Diantaranya, pihak pemerintah, instansi terkait, kepala sekolah termasuk rekanan. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS