37019 KALI DIBACA

Bersama Gakkumdu, Kejari Abdya Bahas Aturan Pelanggaran Pemilu

Bersama Gakkumdu, Kejari Abdya Bahas Aturan Pelanggaran Pemilu
Foto: Realitas/Syahrizal Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH (tiga dari kanan) melakukan rapat koordinasi dengan para Sentra Gakkumdu di Aula Kantor Kejari setempat, Selasa (4/12/2018).
example banner

Blangpidie | Realitas – Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya), melakukan pembahasan aturan yang menyangkut dengan penindakan dan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang di Kabupaten setempat.

Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) itu berlansung di Aula Kantor Kejari Abdya, Selasa (4/12/2018) yang dipimpin Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir SH MH diampingi Kasi Pidum Firmansyah Siregar SH.

Selain itu juga turut hadir Kasat Reskrim Polres Abdya, Iptu Zulfitriadi SH dan Koordinator Devisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Abdya, Rahma Rusli SAg juga para unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH menyampaikan, tentang aturan dan delik aduan yang akan dijerat kepada para pelanggar dalam masa tahapan pemilu.

“Jika ada laporan, Sentra Gakkumdu harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan masa waktu yang sudah ditentukan.

Artinya secepat mungkin,” ungkapnya.

Saat ini, dalam penindakan itu Gakkumdu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 488 sampai dengan pasal 554.

“Segala bentuk proses penindakan dan pelanggaran dalam pemilu itu sudah diatur dalam pasal 488 sampai dengan 554.

Kita bisa mengambil itu semua untuk menjadi rujukan,” terang Kajari Abdur Kadir.

Intinya selalu mengacu kepada aturan yang berlaku.

Gakkumdu, tambah Kajari Abdur, diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu yakni paling lama 14 hari setelah menerima laporan pelanggaran dalam pemilu.

Tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini, supaya Sentra Gakkumdu Abdya dapat menyamakan persepsi.

Tentunya, menyangkut delik pidana pemilu, peraturan bawaslu yang terbaru tentang rentetan waktunya dan siapa yang bisa menindak lanjuti semua persoalan pelanggaran pemilu itu sendiri.

“Kita berharap tidak ada pelanggaran yang dapat merusak kedamaian demokrasi di Abdya.

Bertarunglah secara profesional, jangan saling melakukan tindakan yang dapat merugikan sesama dan keharmonisan antar partai,” demikian paparnya.

Secara singkat, Koordinator Devisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Abdya, Rahma Rusli SAg, meminta kepada para sentra Gakkumdu untuk melakukan rapat koordinasi kembali terkait dengan gambar alat peraga kampenye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Termasuk juga ada calon legislatif dari Partai Aceh (PA) yang memasang bendera bintang bulan.

“Nanti harus melakukan koordinasi tentang masalah ini, apakah dibolehkan atau tidak,” demikian singkatnya. (Syahrizal/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS