138019 KALI DIBACA

PT.Nakhla Samporna Tidak Memiliki Izin Setelah Dua Tahun Beroperasi

PT.Nakhla Samporna Tidak Memiliki Izin Setelah Dua Tahun Beroperasi
example banner

Aceh Timur I Realitas – PT.Nakhla Samporna Tidak Memiliki Izin Setelah Dua Tahun Beroperasi

“Batching Plant milik Perusahaan PT.Nakhla Samporna yang sudah dua tahun kurang lebih beroperasi dan memproduksi Pengolahan bahan Baku beton ready mix (Batching Plant) di Aceh Timur tepatnya didusun Buket Kruet desa alue ie mirah Kecamatan Pantee Bidari, dan sudah sepantasnya dipertanyakan,”ujar Ketua Perwakilan YARA Aceh Timur Tgk Indra Kusmeran.SH kepada media ini Senin 8 September 2018.

“Yang menguntungkan selama ini hanya kepada perusahaan PT.Nahkla Sampurna,KSO,sementara pemerintah dan Rakyat Aceh Timur selama ini yang dirugikan,”Lanjut Tgk Indra.SH.

Proyek yang bernilai miliaran Rupiah tersebut yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Selaras Mandiri Sejahtera dan bekerja dengan PT.Nahkla Samporna,KSO dengan Konsultan supervisi PT.Wahana Krida Konsulindo dengan nama pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan (3.028 Ha) di Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur (MYC) instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat satuan Kerja snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air I Provinsi Aceh,Anggaran 2016 – APBN Nilai Pagu Paket Rp 240.000.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 240.000.000.000,00 yang berlokasi Pekerjaan di dua Kabupaten tepatnya Kecamatan Langkahan – Aceh Utara,Kecamatan. Pante Bidari – Aceh Timur,sementara itu Galian C berupa pasir mereka membeli dari masyarakat sekitar Serta Mengolah Dengan Batching Plant yang selama ini tidak pernah mengantongi izin resmi Pemerintah.

Namun sayangnya, regulasi yang mengatur sebagai arahan analisis kajian serta dampaknya yang sering kali diabaikan, padahal ini terlihat bahwa masih adanya pembangunan sektor usaha yang diduga telah melanggar peraturan pemerintah.

Sehingga keberadaan Batching plent milik PT.Nahkla Sampurna,KSO yang berada didusun Buket Kruet desa Alue ie mirah Kecamtan Pante Bidari adalah perusahaan pengolahan bahan baku beton ready mix (batchig plant) hingga saat ini ternyata belum mempunyai izin oprasional dan Rekomendasi Analisasi mengenai dampak lingkungan UPL-UKL serta penempatan yang tidak sesuai dengan Regulasi Pemerintah Aceh.

PT.Nahkla Sampurna,KSO sudah beroperasi kurang lebih dua tahun hingga sampai saat ini belum mengantongi izin operasional, Lingkungan, juga belum ada Rekomendasi persetujuan UKL/UPL dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur Ini ada apa..?kata Tgk Indra.SH, Setidaknya mereka memiliki Izin mendirikan Sarana dan Prasarana, IMB, IPAL,Laporan persemester/berkala kepada Instansi terkait,SITU dan lain lain.

Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk menindak lanjuti PT.Nahkla Sampurna,KSO ini nakal sudah dua tahun lebih mereka melakukan kegiatan pengolahan bahan beton dengan memproduksi Ready Mix Concrete yang tidak mengantongi Izin, dan tidak ada laporan persemester kepada instansi terkait serta tidak memperhatikan dampak terhadap Lingkungan.

“Pemerintah harus Tegas kegiatan usaha tersebut Diduga selama dua tahun lebih tanpa mengantongi izin, dan kajian dampak lingkungan serta pemerintah Aceh Timur juga lalai tidak ada pengawasan atau memang tutup mata dengan keberadaan yang selama ini beroperasinya Batching plent tersebut,”demikian ungkapnya Tgk Indra.SH.

“Perusahaan,PT.Nahkla Sampurna,KSO sudah ada izin Rekomendasi Tata ruang Pemda Aceh Timur,namun mereka belum memiliki izin UKL-UPL, terkait dengan Galian C baru kemarin mereka telfon kepada kami untuk mengurus apa saja syarat untuk Izin Galian c,sementara saat ini izin galian c mereka masih belum ada alias Ilegal, Kata Muhammad Paisal, untuk bahan Baku Batching plent yang saat ini beroperasi belum ada izin operasionalnya katanya,”demikian jelas Muhammad Faisal.SP/KEL,Saat dikonfirmasi oleh media ini yang ditemui Kepala Dinas Penaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Kabupaten Aceh Timur T.Reza Rizki melalui sektarisnya yang ditemui diruang kerjanya.

“Secara aturan mereka perusahaan tersebut(Red) ya secara aturan sudah,melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Bab ll Pasal 2 pada Ayat 1.sesuai dengan Aturan juga melanggar Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup,”lanjutnya.

Saat dikonfirmasi kepada pak Wawan salah satu perwakilan pengurus dari perusahaan PT.Nahkla Sempurna,KSO, yang ingin mengurus surat surat lengkap izin operasionalnya yang pernah menelfon pihak dinas perizinan beberapa hari terakhir ini saat dikonfirmasi oleh media ini baik ditelepon secara selulernya maupun dari WA pribadinya tidak mendapatkan balasan hingga berita ini diturunkan.(Hasbi Abubakar/Ade).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS