100519 KALI DIBACA

Pedagang Digusur, Pengusaha Bangun Toko Di Lahan PT KAI

Pedagang Digusur, Pengusaha Bangun Toko Di Lahan PT KAI
example banner

Bireuen | Realitas – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Suhaimi Hamid S.Sos kepada Media ini Rabu (17/10/2018) meminta agar pihak eksekutif meninjau kembali perizinan pembangunan toko dilahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) oleh pihak ketiga, H. Jamaluddin A. Gani, di Jalan T. Hamzah Bendahara, Bireuen.

Karena menurut mereka, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikantongi pihak ketiga tersebut merupakan IMB lama.

Lagi pula, pembangunan toko itu dirasakan tidak memberi pemasukan bagi daerah, hanya untuk kepentingan investor semata.

Dirinya melanjutkan dalam berbagai kesempatan, selalu mempertanyakan hal itu saat menggelar rapat dengan eksekutif, baik dalam paripurna pemandangan fraksi-fraksi atau pada kesempatan lainnya, tapi tidak ada tanggapan apapun dari Pemkab Bireuen sampai saat ini, ungkap wakil rakyat yang terkenal sangat kritis itu.

Sebelumnya sejumlah kalangan di Kota Bireuen dikabarkan menyatakan kecewa terhadap tindakan merampas aset BUMN ini untuk dikompresilkan Oleh oknum pengusaha sukses itu pasalnya investasi itu tidak memberi dampak bagi kepentingan masyarakat luas kami meminta kepada dewan yang terhormat agar membentuk kembali pansus untuk mengungkap misteri aset PT KAI di Bireuen yang dikomersilkan oleh pejabat BUMN itu karena hanya memberi keuntungan bagi pengusaha Semata ungkap sumber media ini.

Demikian diungkapkan H Jamaluddin kepada wartawan, saat menggelar temu pers di Optimum Cafe, Rabu (17/10/2018) Menurutnya, terkait persoalan IMB dia telah melakukan pengurusan sejak 2007 silam, satu paket dengan IMB pada kawasan pertokoan yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu, di sisi ruas jalan Malahayati Kota Bireuen, atau tepat di depan lapangan tenis 7.

Kepada awak media saat temu pers itu H Jamal mengaku IMB yang dikantongi tidak kadaluarsa, karena dulu belum dibangun akibat kawasan itu ditempati oleh PKL.

Dijelaskannya, status penggunaan lahan ini, sesuai kontrak dengan pihak PT KAI dan sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh BPN.

“Sesuai kontrak dengan PT KAI, kami memiliki hak atas lahan itu mulai dari arah timur hingga barat.

Karena dulu masih ada pedagang, maka pekerjaan tidak kami lanjutkan.

Namun, sekarang akan dibangun lagi,” jelas H Jamal. ( M.Reza)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS