Jakarta | Realitas – KPK menyebut kepala dinas di Kabupaten Bekasi ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
KPK masih memeriksa total sepuluh orang yang diamankan.
“Dari 10 orang tersebut memang ada kepala dinas atau kepala bidang dan swasta yang diamankan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).
Tapi KPK belum merilis nama-nama yang diamankan pada OTT hari Minggu (14/10/2018).
Namun KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
Sebelumnya Bupati Bupati Neneng Hassanah Yasin menyebut ajudannya sempat menghubungi Kadis PUPR Bekasi pasca OTT KPK.
Tapi telepon genggam Kadis PUPR Bekasi tidak aktif.
“Ajudan saya sempat menghubungi tapi nggak nyambung,” kata Neneng kepada wartawan di Pemkab Bekasi, Cikarang.
Neneng pertama kali mengetahui kabar OTT pada Minggu (14/10/2018) dari media.
Setelah itu, Neneng juga ditelepon Sekda Bekasi yang menginformasikan adanya penggeledahan.
Sedangkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut petugas KPK mengamankan uang sekitar Rp 1 miliar dalam OTT KPK.
Basaria membenarkan OTT terkait proyek Meikarta.
“Ya,” ujar Basaria kepada detikcom.
Menurut KPK, ada dugaan pemberian uang terkait perizinan proyek itu.
Namun KPK belum menjelaskan detail pihak yang diduga menerima atau memberikan uang tersebut.
Pihak Meikarta belum mau memberikan tanggapan soal OTT KPK.
“Itu kita juga baru tahu dari media.
Kita masih belum bisa komentar, benar-benar tahu dari media,” ujar Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Lora Oktaviani saat dihubungi terpisah. (dc/iqbal)
